D'Imzalene menambahkan kegagalan melakukannya dapat mengakibatkan masjid mereka ditutup dan jamaah ditinggalkan tanpa tempat ibadah. Piagam Imam menghentikan Muslim di masjid untuk membahas Islamofobia atau masalah internasional yang dianggap oleh pemerintah Prancis sebagai tanda ekstremisme.
“Tujuan dari tindakan tersebut adalah menciptakan keadaan pengecualian terhadap Muslim yang tinggal di Prancis dengan membatasi hak sipil dan politik serta hak untuk mengekspresikan agama,” tambah dia.
Bagi Muslim di Prancis yang menyaksikan para pemimpin politik mereka mendukung Israel dalam pengebomannya di Gaza adalah standar ganda yang menyakitkan. Menteri Dalam Negeri sayap kanan Prancis mengatakan kepada otoritas lokal dan pasukan keamanan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi menghentikan pawai pro-Palestina.
Pada saat yang sama, para politikus Prancis sibuk mendukung Israel, tapi di dalam negeri mereka menuntut umat Islam di masjid untuk tidak membicarakan masalah kebijakan luar negeri atau memprotesnya.
Aktivis antirasialisme Marwan Muhammad mengatakan Piagam Imam yang ditolak secara besar-besaran adalah salah satu pilar penting dari upaya yang lebih luas untuk membungkam umat Islam. Pemerintah Macron telah menyerang Muhammad karena menantang kebijakan anti-Muslimnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
