Ia mengatakan bahwa 70 persen pembangunan masjid telah selesai dan pembangunannya akan selesai dalam setahun. Altas juga mengatakan saat pemilihan presiden dijadwalkan di Prancis pada 2022, umat Islam tidak ingin menjadi alat dalam konflik antara dua partai politik besar di negara itu.

“Negara tidak mencampuri urusan internal umat beragama sesuai dengan prinsip sekularisme. Negara tidak memiliki suara tentang bagaimana komunitas religius akan melatih dan menyetujui para imamnya, dan dalam nilai apa mereka akan melakukan tugasnya," katanya.

Ia mengatakan, mereka menghadapi tuduhan dan kritik meski menjalankan tugasnya secara transparan dan dalam kerangka hukum. Altas menyebut Menteri Dalam Negeri Gerald Moussa Darmanin telah membuat profil yang tidak mencerminkan kebenaran tentang IGMG.

Dia mengatakan tindakan Darmanin terhadap komunitas Muslim tidak normal. Dia mengatakan RUU kontroversial terhadap separatisme tidak hanya menyangkut Muslim tetapi semua komunitas agama karena melanggar undang-undang tahun 1905 tentang sekularisme.

“Hubungan agama-negara sedang dibentuk ulang melalui Muslim. Kami melihat bahwa sebenarnya kami sedang dalam proses bagaimana pemahaman sekularisme di Prancis nanti,” tambahnya.

“Kami melihat bahwa kami sebenarnya sedang dalam proses bagaimana pemahaman tentang sekularisme nantinya di Prancis. Akankah ada pemahaman tentang sekularisme di Prancis yang mengecualikan agama dari ruang publik, atau pemahaman tentang sekularisme yang bekerja sama dengan komunitas agama,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika