REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kementerian Pendidikan India mengatakan, pengajaran tradisi agama Hindu seperti Weda, yoga, Sanskerta dan epos Hindu seperti Ramayana dan Bhagavad Gita akan segera menjadi pengajaran wajib di lembaga pendidikan Islam. Namun belum disebutkan kapan pengajaran tradisi hindu tersebut akan diberlakukan.
"Institut Nasional Sekolah Terbuka (NIOS), sebuah organisasi otonom di bawah Kementerian Pendidikan, minggu lalu mengumumkan bahwa mereka telah menyiapkan 15 kursus tentang tradisi pengetahuan India," kata kementerian dilansir dari 5Pillars, Ahad (13/3).
Menteri Pendidikan India, Ramesh Pokhriyal mempresentasikan kurikulum baru tersebut dan memuji India sebagai kekuatan super pengetahuan. Menurut kementerian, ajaran tentang tradisi India akan segera dimasukkan ke dalam madrasah.
NIOS mengatakan, pada awalnya program baru tersebut akan dilakukan di 100 madrasah, namun kini telah diperluas menjadi 500 madrasah. Kebijakan baru ini, tentu saja menuai pro dan kontra, terutama penolakan dari muslim India.
Menurut ulama senior India, bahwa program tersebut tidak dapat dibenarkan dan dianggap sewenang-wenang. Beberapa ulama bahkan menggambarkan program itu sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa untuk menghindukan India.
“Ini hampir mirip dengan meminta perguruan tinggi kedokteran untuk mengajarkan Alquran dan Alkitab daripada apa yang telah ditetapkan,” kata Maulana Khalid Rasheed, dari seminari Islam Darul Uloom Farangi Mahal yang berbasis di Lucknow.
“Kebijakan pendidikan baru menekankan pada penciptaan rasa bangga terhadap 'keindiaan' dalam diri peserta didik,” kata Rasheed. “Ini bertentangan dengan arahan lembaga pendidikan,” tambahnya.
Maulana Yasoob Abbas, seorang ulama Muslim, mengatakan bahwa program itu memecah belah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu ajaran baru tersebut akan meningkatkan garis patahan antara komunitas Hindu dan Muslim India.
“Akankah pemerintah saat ini menerima pengajaran Alquran di sekolah mandir Sishu yang didukung RSS?” katanya, merujuk pada kelompok nasionalis Hindu sayap kanan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).
Kritik tajam atas pengumuman tersebut memaksa Kementerian Pendidikan mengeluarkan klarifikasi.
“Berbagai mata pelajaran ditawarkan kepada peserta didik di bawah ketentuan ini tanpa batasan garis keras dari kombinasi mata pelajaran tetap tidak seperti dalam sistem pendidikan formal. Ini sepenuhnya merupakan kebijaksanaan pelajar untuk memilih kombinasi mata pelajaran dari buket mata pelajaran yang disediakan oleh NIOS," katanya.
Namun, kementerian tidak menentukan apakah mereka masih akan memperkenalkan epos Hindu ke dalam madrasah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika