Seorang anggota parlemen mengatakan RUU Separatisme berisiko mengganggu semua agama tanpa perbedaan termasuk yang tidak menimbulkan masalah bagi Republik. Anggota parlemen lain memperingatkan ada hubungan antara separatisme dan imigrasi, menunjukkan negara tersebut perlu memikirkan kembali kebijakan migrasinya.

Namun, para peneliti dan akademisi telah menyarankan kebijakan perumahan Prancis, diskriminasi, dan rasialisme adalah faktor yang lebih besar yang menghambat ketidakmampuan negara tersebut untuk mengintegrasikan komunitas yang berbeda. Pada Desember tahun lalu, anggota parlemen Prancis lainnya mengusulkan undang-undang yang akan mengakibatkan warga Prancis yang termasuk dikirim ke pusat penahanan administratif.

Amnesty International menuduh Pemerintah Prancis menggandakan kampanye kotor terus-menerus terhadap Muslim Prancis. Sementara mereka terus meluncurkan serangan mereka sambil berlindung di balik ide kebebasan berekspresi.

Menyusul pembunuhan Samuel Patty oleh seorang individu, pemerintah Prancis berusaha keras untuk mencoba dan menekan komunitas Muslim yang lebih luas. Tindakan keras tersebut membuat Amnesty International mengatakan Pemerintah Prancis hanyalah pendukung kebebasan berbicara yang perkataannya disukai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika