Dia juga mengkritik upaya dari sebuah organisasi yang baru didirikan yang disebut Dewan Perencanaan Sekolah Sains Agama Sunni. 

Dia mengatakan dewan ingin mendominasi semua urusan agama Sunni dengan bantuan dan tekanan dari badan intelijen dan lembaga peradilan di berbagai bagian negara, di kota dan desa, dan menampilkan dirinya sebagai pelindung semua urusan agama Sunni. 

Dia juga mengatakan bahwa Pasal 12 Konstitusi Republik Islam telah memberi umat Islam kebebasan penuh dalam urusan agama mereka. 

Abdul Hamid menekankan bahwa perintah Khamenei untuk menghapus diskriminasi terhadap Sunni di Iran yang dikeluarkan sebagai tanggapan atas surat Pemimpin Sunni 2017 dianggap formalitas dan belum dilaksanakan oleh direktur eksekutif negara.  

Pada Agustus 2017, Abdul Hamid menulis surat kepada Khamenei yang mendesaknya untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidaksetaraan terhadap Sunni di Iran. 

Khamenei, yang telah mengabaikan surat-surat Abdul Hamid sebelumnya, telah menanggapinya. 

"Semua elemen Republik Islam terikat kewajiban oleh ajaran agama dan Konstitusi, untuk menahan diri dari membiarkan diskriminasi dan ketidaksetaraan di antara orang Iran dari etnis apa pun, ras atau keyakinan," ujar Khamenei. 

Surat itu diterbitkan Kepala Stafnya 10 hari setelah Abdul Hamid mengirim surat tiga pekan sebelumnya. 

Namun, menurut Pasal 12 konstitusi Republik Islam, aliran resmi negara itu adalah Syiah Dua Belas Imam.  

Lebih lanjut, Pasal 115 menetapkan bahwa posisi tinggi dalam sistem pemerintahan Republik Islam, yaitu Kepemimpinan Tertinggi dan Kepresidenan eksklusif untuk Syiah. Oleh karena itu, Sunni dan pengikut agama dan denominasi resmi lainnya tidak dapat mengambil posisi setinggi itu  

Diskriminasi yang dilembagakan secara mendalam dalam hukum, aturan, dan peraturan Iran telah menghilangkan minoritas agama, etnis, dan non-percaya dari kompetisi elektoral.

Sumber: https://en.radiofarda.com/a/sunni-leader-warns-khamenei-of-losing-hope-/31038087.html 

Ikuti Whatsapp Channel Republika