Keluarga Sabbagh datang ke Yerusalem setelah melarikan diri dari Jaffa selama peristiwa Nakba 1948. Keluarganya, bersama dengan 27 keluarga pengungsi lainnya, pindah ke rumah-rumah di Sheikh Jarrah yang dibangun oleh pemerintah Yordania pada 1956.
Di bawah kesepakatan antara Yordania dan UNRWA, keluarga-keluarga tersebut menerima rumah ini (terletak di tanah yang pernah disewakan kepada komunitas Yahudi) dengan imbalan melepaskan status pengungsi mereka dengan UNRWA. Setelah tiga tahun, Yordania seharusnya memberi keluarga Palestina itu hak kepemilikan, tetapi tidak pernah melakukannya.
Menurut Rajabi, 90 persen keluarga di Silwan adalah pengungsi. Keluarganya pindah ke Silwan setelah diusir dari Kawasan Yahudi di Kota Tua pada 1967.
Selama perang 1948, sekitar 2.000 orang Yahudi melarikan diri atau diusir dari Yerusalem Timur dan sekitar 20 ribu orang Palestina melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka di Yerusalem Barat. Diberlakukan pada 1970, Undang-Undang Masalah Administratif dan Hukum Israel dimaksudkan memulihkan properti yang hilang pada 1948, dan secara eksklusif untuk pemilik Yahudi.
Ada dua kelompok masyarakat mengungsi pada 1948, namun saat ini hanya penduduk Yahudi yang memiliki hak legal untuk kembali. Undang-undang ini (dan sebelumnya Undang-Undang Properti Absentee/Guntai) adalah yang digunakan oleh asosiasi pemukim seperti Ateret Cohanim, Nahalat Shimon, dan Elad untuk menuntut dan mengusir penduduk Palestina dengan dalih orang Yahudi Yaman memiliki tanah tersebut sebelum 1948, dan oleh karena itu tanah itu milik mereka.
Bagi Rajabi, apa yang terjadi dengan penggusuran ini bukanlah hal baru. Menurutnya, ini adalah kelanjutan dari Nakba pertama.
"Ini tidak terjadi secara acak. Ini adalah hal sistemik yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah orang Palestina di Tanah Suci," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
