Senin 28 Dec 2020 20:23 WIB

10 Problem yang akan Dihadapi Amerika Serikat di Suriah

Ada tantangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Suriah

Rep: Rossi Handayani/ Red: Nashih Nashrullah
Ada tantangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Suriah. Bendera Amerika Serikat
Ada tantangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk Suriah. Bendera Amerika Serikat

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) pada 3 November lalu membawa Partai Demokrat berkuasa, Joe Biden mengalahkan Donald Trump dalam pemungutan suara. Selama kepresidenan Trump, Biden berulang kali menyerang kebijakan Trump di Suriah. 

Biden dan calon Menteri Luar Negeri Antony Blinken beberapa kali menilai kebijakan Trump sebagai kegagalan besar dalam perkembangan Suriah. Selain itu juga menyebut tanggapan Amerika Serikat terhadap tindakan Turki di Suriah sebagai gagal. 

Baca Juga

Di sini muncul beberapa pertanyaan: Tantangan dan kekhawatiran apa yang dihadapi tim kebijakan luar negeri Biden terkait kebijakan dan pengelolaan krisis di Suriah? 

Apa kemungkinan strateginya terkait masalah yang dihadapinya di Suriah? Dilansir dari laman Abna24, Amerika Serikat menghadapi 10 persoalan di Suriah, berikut rinciannya:

1. Masalah pertama dan mungkin yang paling penting yang harus ditangani pemerintahan Biden di Suriah adalah krisis secara umum. Akankah Amerika Serikat mencari intervensi yang lebih aktif atau melanjutkan pendekatan pasif dekade terakhirnya? Mengingat sikap yang diambil tokoh-tokoh kubu Biden, perubahan besar tidak diharapkan di Amerika dalam menangani konflik Suriah. Kemungkinan besar, pemerintahan baru berjalan di jalur yang sama dengan keterlibatan minimum yang sama dalam krisis.  

2. Mengadopsi pendekatan dan keterlibatan dalam proses Jenewa untuk persiapan rancangan konstitusi Suriah adalah perhatian lain bagi pemerintahan Biden. Bahwa Washington akan mengadopsi pendekatan seperti apa, yang mengelilingi konstitusi baru Suriah di bawah pengawasan PBB dan dalam implementasi resolusi Dewan Keamanan yang disetujui pada 2015, adalah sebuah pertanyaan. Ini masalah lain yang harus diambil keputusan oleh tim kebijakan luar negeri Biden.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement