RUU tersebut juga melarang poligami di Prancis. Pihak berwenang dilarang mengeluarkan izin tinggal untuk pelamar poligami.
Pejabat balai kota juga akan mewawancarai pasangan yang hendak menikah, secara terpisah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasangan tersebut tidak dipaksa menikah.
RUU tersebut juga telah memposisikan Macron sebagai tempat sasaran protes sengit dari negara-negara Muslim. Mereka bahkan menyerukan pemboikotan terhadap produk-produk Paris sebagai bentuk pembelaan atas penistaan yang dialami Muslim Paris.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut usulan undang-undang itu sebagai provokasi terbuka. Sementara para cendekiawan di lembaga Islam Sunni Mesir, Al-Azhar, menyebut pandangan Macron sebagai rasialis.
Muslim di Prancis - bekas koloni yang mencakup negara-negara mayoritas Muslim di Afrika utara dan barat serta Timur Tengah - diperkirakan berjumlah hampir empat juta atau sekitar enam persen dari populasi. Pemerintah Prancis sering berselisih dengan tradisi Muslim ketika mereka dianggap bertentangan dengan nilai-nilai inti Prancis atau menghalangi integrasi.
Pada 2004, Prancis membuat UU yang melarang penggunaan jilbab di sekolah-sekolah Prancis. Enam tahun kemudian larangan penggunaan burqa atau cadar di muka umum juga dibuat. Baru-baru ini, beberapa resor tepi laut Prancis selatan melarang wanita Muslim berada di pantai jika mereka mengenakan burkini atau pakaian renang tertutup.
Menurut survei terhadap populasi Muslim Prancis, yang diterbitkan oleh institut Ipsos awal tahun ini, 77 persen mengatakan mereka tidak kesulitan menjalankan agama mereka di Prancis. Namun, survei yang sama menemukan 44 persen Muslim Prancis percaya sebagian besar masyarakat tidak terlalu memperhatikan mereka. Angka tersebut meningkat menjadi 61 persen di antara Muslim yang tinggal di rumah tangga berpenghasilan di bawah upah minimum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
