REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Para pemimpin Uni Eropa (UE), Prancis, Austria, dan Jerman membahas soal tanggapan Eropa terhadap terorisme setelah rentetan serangan ekstremis belakangan ini, Selasa (10/11). Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Austria Sebastian Kurz bertemu di Paris, Prancis setelah kedua negara mengalami serangan ektremis dalam beberapa pekan terakhir.
Kedua pemimpin negara kemudian mengadakan konferensi video dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel untuk membahas strategi anti-terorisme kolektif.
Pada kesempatan itu, Von der Leyen menekankan pada pentingnya pencegahan, termasuk integrasi yang lebih baik dari masyarakat dan perlindungan di perbatasan luar. Michel menyebutkan perlunya melatih para imam dengan benar dan melindungi kebebasan hati nurani dan agama.
Pertemuan itu terjadi sepekan setelah seorang pria yang menurut para pejabat mencoba bergabung dengan kelompok ISIS menembak mati empat orang di Wina, Austria. Penembakan itu telah memperkuat seruan di Austria untuk menindak ekstremisme.
Sementara di Prancis bulan lalu, seorang ekstremis membunuh tiga orang di sebuah gereja di kota Nice, Prancis, dan seorang ekstremis lainnya memenggal kepala seorang guru di dekat kota Paris lantaran dia menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada murid-muridnya untuk sebuah diskusi tentang kebebasan berekspresi.
Sebagai akibat dari serangan tersebut, Macron pekan lalu mengusulkan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan eksternal Uni Eropa, kebijakan yang lebih terkoordinasi di dalam zona bebas perbatasan blok itu, dan perubahan pada kebijakan migrasi UE.
"Setiap cacat keamanan, mengenai perbatasan luar UE atau di dalam negara manapun adalah risiko keamanan bagi setiap negara anggota dan juga sistem intelijen kami. Penggunaan perangkat hukum juga penting dan kami akan membahasnya pada Desember," kata Macron, dilansir di Euro News, Rabu (11/11).
Dalam hal ini, Macron ingin memfokuskan strateginya pada reformasi Schengen. Sementara itu, Michel ingin meletakkan strategi bersama Uni Eropa, untuk menindak pendanaan asing bagi organisasi keagamaan dan juga membantu para imam mempromosikan Islam dengan cara yang menghormati cita-cita Uni Eropa.
"Bagaimana kita bisa meningkatkan pelatihan para imam di Eropa? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kebebasan kesadaran dan kebebasan beragama, yang merupakan isu krusial di Eropa, dilindungi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjamin nilai-nilai ini tanpa kompromi?" Kata Michel.
Namun begitu, dia juga menyerukan pembentukan sebuah lembaga Eropa untuk melatih para imam guna melawan ideologi ekstremis. Kendati menurut wakil presiden Eksekutif Muslim Belgia, Salah Echallaoui, hal itu tidak cukup.
"Jika kita membatasi perang melawan radikalisme hanya pada pelatihan para imam, dan oleh karena itu hanya pada aspek agama, saya kira kita akan mulai kalah dalam memerangi radikalisme," kata Echallaoui.
Ia mengatakan, semua pakar mengatakan radikalisme memiliki banyak akar dan penyebab yang berbeda. Untuk melawan semua ini, menurutnya, mereka harus bekerja di semua bidang.
"Kami siap untuk bekerja pada aspek agama karena itu adalah tanggung jawab kami, tetapi itu tidak cukup," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
