Ahad 01 Nov 2020 12:43 WIB

PB NU: Ekstrimisme tak Terkait dengan Soal Agama

Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan ormas agama

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Wapres Ma
Foto: ANTARA/Biro Pers/Rusman
Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Wapres Ma

REPUBLIKA.CO.ID, IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh lintas agama, Sabtu (31/10). Pertemuan dilakukan guna membahas perkembangan di Prancis.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), A Helmy Faishal Zaini, menyebut dalam pertemuan itu ia menyampaikan empat hal. Salah satunya, perilaku ekstremisme tidak berkaitan dengan agama.

"NU mengecam keras dan sangat menyayangkan pernyataan dan sikap Presiden Emmanual Macron yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Tidak bisa tindakan perorangan digeneralisir sebagai ajaran agama," ujarnya dalam pesan yang diterima Republika, Ahad (1/11).

Helmy menegaskan ekstremisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Propaganda yang menyebut Islam merupakan agama ekstremis, merupakan tindakan tidak benar. Pernyataan Presiden Macron dinilai sebagai pernyataan yang sangat provokatif, tendensius dan menggelorakan islamophobia yang berdampak terhadap perdamaian dunia.

Dihadapan pimpinan organisasi keagamaan lainnya, ia juga menyebut cara-cara kekerasan apapun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Islam, maupun di agama lainnya. "Oleh karena itu, kami mengecam keras pemenggalan terhadap seorang guru di Perancis. Sebagai umat beragama, kita harus taat dan menghormati hukum yang berlaku," lanjutnya.

Selanjutnya, untuk segenap umat Islam dan warga NU, Helmy meminta agar tidak mudah terprovokasi. Semua pihak harus bisa menahan diri, sembari terus mengupayakan solusi terbaik.

Islam memiliki ajaran yang melarang menggambar Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apapun. Sebagai pemeluk agama, Sekjen PBNU ini meminta agar setiap pihak harus saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing.

"Kebebasan berpendapat harus dijalankan di atas koridor yang tidak melukai, menyakiti dan menciderai keyakinan pihak lain," kata Helmy.

Pertemuan terbatas yang digelar di Istana Merdeka ini dilakukan bersama Wakil Presiden RI, Ma'aruf Amin. Beberapa pimpinan organisasi keagamaan yang hadir adalah Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi (MUI), Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Tanaya, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Manakin) Budi Tanuwibowo. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement