Munculnya Haluan Kiri dalam Revolusi Dalam konteks sejarah revolusi Indonesia, kehadiran haluan kiri selama berlangsungnya revolusi sosial di kabupaten Brebes, merupakan salah satu kekuatan politik yang penting, walaupun pengaruhnya tidak dapat diukur secara numerik.
Tujuan pasti dari para pemimpinnya pada masa revolusi fisik, pada pertamanya ialah untuk dapat memegang kekuasaan potik. Mereka menempatkan hal itu sebagai prioritas pertama di atas seasgalanya termasuk juga pembagian tanah.
Sejarah telah mencatat bahwa untuk sosialisme yang paling ampuh dan revolusioner adalah komunisme yang berupaya memengaruhi dan mengatur gerakan-gerakan kemerdekaan. Kolonialisme yang kejam terahadap bangsa Indonesia, tealah melahirakan semangat anti kolonial di pelbagai daerah. Timbul pula iklim marginal dalam masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat melahirkan pemberontakan.
Kombinasi antara ketidakpuasan sosial dan eksistensi pemimpin yang karismatik, merupakan landaasan kluat bagi banyaknya pemberontakan, khususnya yang bercorak "mesianik” (semacam gerakan Ratu Adil” yang banyak terjadi di Jawa dalam abad-abad ke-19 dan ke-20. Cabang-cabang sarekat Islam pun memperoleh kekuatan dari tatanan sosial semacam itu.
Cabang-cabang itu pula yang dijadikan ajang pertarungan sengit, dalam rangka menguasai sarekat Islam, antara para pemimpin muslimnya yang lebih ortodoks dan para anggota ISDV (Indische Social Democratic Vereniging), sebuah oraganisasi marxistis radikal yang didirikan pada tahun 1914, dan kemudian berubah menjadi PKI (Paratai Komunis Indonesia) pada tahun 1920.
pertarungan ini menyebabkan pecahnya Sarekat Islam pada tahun 1921, yang kemudian memungkinkan PKI untuk menguasai sebagian cabang Sarekat Islam.24 Sealain itu, PKI pun memunculkan gerakan di pelbagai daerah, yang semata-mata memanfaatkan matris ketidak puasan sosial yang memang tidak pernah hilang. Polisi koloniel Belanda bekerja ekstra keras untuk mengontrol aktifitas PKI, namun tidak mapu mencegah pecahnya pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan 1927. pemberontakan itu pada awalnya direncanakan PKI untuk melawan kolonielisme Belanda, dan dalam hal ini harus dipandang sebagai bagian yang sah dari pergerakan kebangsaan sebagai dasar sikap anti kolonielisme.
Pemberontakan itu dapat segera ditumpas, dan PKI seperti juga sarikat Islam, menghilang dari pusat percaturn politik national. Khusus terhadap PKI, pemerintah Belanda tidak bertindak setengah-setengah, dan bahkan tidak sedikit pemimpin atau aktifis PKI diasingkan tampa ampun ke Digul di West New Guinea ( sekarang Irianjaya). Tetapi ditingkat daerah PKI tetap hidup, berkat kuatnya jaringan-jaringan organisasi buruh, sekolah-sekolah, dan kelompok jawara.
Namun mereka tidak menempatkan diri secara legal, tetapi bekerja melalui badan-badan yang legal seperti tidankanya dalam peristiwa tiga daerah. Dalam revolusi sosial, nama PKI tidak muncul, sehingga kegiatan itu seolah-olah merupakan tindakan perorangan yang mewakili gerakan nasionalisme. Ada empat alasan mengapa PKI memilih tindakan illegal. Pertama, penghancuran PKI oleh Belanda setelah 1926 menghantui PKI bawah tanah dan dijadikanya peristiwa itu sebagai pelajaran sejarah. Kedua, kebanyakan PKI bawah tanah di tiga daerah, tokohnya seperti Widarta, K. Mijaya, Sarjio, Muroso berasal dari luar daerah dan bukan orang setempat.
Ketiga, jika pra anggota PKI bawah tanah muncul sebagai pemimpin di tiga daerah, maka pagreh praja yang pro Belanda akan curiga karena kebanyakan pemimpin PKI adalah bekas buangan Digul keempat, terbatasnya kader PKI di tiga daerah, sehingga para kader inilah yang harus berusaha melaksanakan strategi Front persatuan dengan “nasionalisme Borjuis” melalui badan-badan yang ada sebagai sarana strateginya.
Oleh karena itu PKI bawah tanah di tiga daerah mengambil strategi secara illegal. Jika dirinci secara jelas, haluan kiri yang terlibat dalam peristiwa tiga daerah dapat disebut sebagai berikut. Kelompok pertama yang tergolong dalam haluan kiri di tiga daerah, yaitu Veteran pemberontakan komunis 1926 eks-Digulis, termasuk di dalamnya pemimpin barisan pelopor dan badan pekerja di Tegal dan Brebes, AMRI Slawi dan GBP3D. Mereka anti Fascisme Jepang dan tidak berkompromi dengan Belanda dan pengikutnya yaitu kalangan Feodal pangreh praja.
Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, merka menggunakan kesempatan untuk merombak struktur pemerintahan yang lama kea rah yang lebih demokratis. Kelompok kedua, yaitu kelompok sosialis yang berpengaruh di Tegal dan Brebes. Mereka mengaktifkan KNI sebagai wakil pemerintah sesudah proklamasi dan berusaha mempengaruhi sikap pagreh praja kea rah yang lebih mendukung republik baru. Kelompok sosialis mempunya saluran ke tingkat nasional lewat dua tokoh yang berasaldari Tegal.
Yang pertama adalah Supeno, anggota partai sosialis dan badan pekerja komite nasional Indonesia pusat ( BPKNIP ) membela perkara tiga daerah di pengadilan Pekalongan pada awal 1947. tokoh kedua adalah Subagio Mangun Raharjo pemimpin PNI baru.29 Kelompok ketiga, di dalam haluan kiri yang menguasai GBP3D ialah PKI bawah tanah.
Dengan hanya sejumlah kader yang berdisiplin, meraka tidak ada pilihan lain kecuali ikut serta dengan golongan-golongan yang dianggap merupaka unsur-unsur progresif dengan menggunakan KNI yang ada untuk melaksanakan prioritas pertama mereka, yaitu demokratisasi pemerintahan lokal.
Dipandang dari sudut tujuan meraka, sukses-sukses yang mereka capai dengan jumlah kadernya yang kecil sungguh mengagumkan. Badan pekerja yang didirikan di Tegal dan Brebes, yang memerintah kedua kabupaten itu untuk selama enam minggu dibulan November dan Desember 1945, dapat bekerja dan berhasil.
Para bupati yang terpilih secara tidak sengaja di Brebes dan Tegal berguna sebagai garis penghubung dengan golongan Islam. Terutama di Brebes, didirikanya badan pekerja di tingkat kawedanan merupakan bukti suksesnya PKI dalam menjalankan strategi demokratisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
