REPUBLIKA.CO.ID, -- Menteri intelijen Israel Eli Cohen pada hari Jumat lalu mengatakan Yerusalem akan dengan tegas menentang penjualan pesawat tempur F-35 dan persenjataan canggih lainnya ke Uni Emirat Arab. Tak hanya itu dia terus menyangkal bila Israel telah memberikan persetujuannya - diam-diam atau sebaliknya - untuk kesepakatan semacam itu.
Cohen mengatakan kepada berita Kan TV Israel bila pihaknya menentang itu. "Kami tidak akan menyetujui penjualan apa pun. Kami akan bertindak menentang penjualan persenjataan apa pun yang akan merugikan keunggulan militer kualitatif Israel, termasuk F-35,'' katanya seperti diuktip timesofisrael.
Komentarnya muncul ketika berita Channel 12 melaporkan bahwa Israel dan UEA bersiap untuk upacara penandatanganan perjanjian normalisasi mereka di Washington dalam 10 hari ke depan.
Tetapi laporan itu juga mengatakan bahwa sebelum penandatanganan semacam itu terjadi, UEA menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhenti membuat komentar publik terhadap potensi penjualan senjata.
Perdana menteri Netanyahu pada hari Jumat membantah laporan New York Times yang sekali lagi mengklaim dia telah memberikan persetujuannya untuk kesepakatan senjata, yang tampaknya ingin dilakukan oleh Washington.
Cohen mendukung perdana menteri, mengatakan kepada Kan: “Saya menghadiri rapat kabinet. Hari ini saya berbicara dengan perdana menteri yang mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada kesepakatan dan dia tidak memberikan persetujuan. "
Cohen menegaskan bahwa laporan semacam itu dibuat oleh "orang-orang di kiri yang merasa sulit untuk melihat Israel berhasil membuat kesepakatan perdamaian untuk perdamaian" daripada sebagai imbalan atas konsesi keamanan.
Ditanya apakah Israel akan berusaha menentang pengesahan kesepakatan senjata seperti itu ketika harus disetujui Kongres AS, melalui kelompok pelobi seperti Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), Cohen menjawabnya dengan tegas.
Adapun upacara penandatanganan dalam laporan televisi Channel 12 Israel mengatakan satu tanggal yang dilayangkan sebagai kemungkinan adalah 13 September, yakni peringatan 27 tahun Gedung Putih penandatanganan Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Palestina. Pengaturan waktu seperti itu dapat membantu narasi Netanyahu untuk mengubah paradigma tanah untuk perdamaian, yang menjadi dasar kesepakatan Israel-Palestina, menjadi perdamaian untuk perdamaian dengan tetangga Arab Israel.
Pada pekan ini dunia telah melihat adanya delegasi Israel melakukan perjalanan bersejarah ke Abu Dhabi dengan penerbangan dalam rangka normalisai UEA dan Israel. Namun, kini juga mulai terlihat kontroversi berkelanjutan atas kesepakatan senjata AS-UEA yang menurut beberapa laporan muncul sebagai bagian dari paket tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika