REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah komite parlemen India mengecam pimpinan Facebook, setelah raksasa media sosial itu dituduh bias dan tidak bertindak terhadap unggahan anti-Muslim di platformnya. Sidang tertutup digelar menyusul adanya tuduhan dalam laporan surat kabar bahwa Facebook mengizinkan ujaran kebencian di platformnya, Rabu (2/9).
Pejabat yang berkaitan dengan kebijakan utama Facebook di India disebut telah menunjukkan keberpihakan terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berada di bawah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Setelah sidang yang berlangsung selama 3,5 jam, 30 anggota komite sepakat melanjutkan pembahasan nanti, termasuk dengan perwakilan Facebook.
Namun, ketua komite parlemen Shashi Tharoor dalam unggahannya di Twitter tidak memberikan perincian apa pun tentang sidang tersebut. Tharoor sendiri merupakan anggota parlemen dari partai oposisi di India. Facebook berada di bawah pengawasan setelah serangkaian laporan oleh Wall Street Journal (WSJ) yang berbasis di Amerika Serikat (AS) menunjukkan perusahaan tersebut mengabaikan ujaran kebencian anti-Muslim oleh para pemimpin BJP. Kepala Kebijakan Publik Facebook di India, Ankhi Das, disebut membuat keputusan yang mendukung partai Modi.
Pada Selasa, harian berbahasa Inggris yang berbasis di New Delhi, Indian Express, melaporkan setelah ada permintaan dari BJP, Facebook menghapus halaman yang mengkritik BJP beberapa bulan sebelum pemilihan umum 2019. Dalam pertukaran email yang dilaporkan oleh Express, BJP mengatakan kepada Facebook halaman-halaman itu melanggar standar yang diharapkan dengan unggahan yang dikatakan tidak sejalan dengan fakta.
Namun demikian, permintaan komentar Aljazirah dari Facebook terkait ini tidak dijawab. India adalah pasar terbesar Facebook, dengan lebih dari 300 juta pengguna. Sementara aplikasi pesan dari perusahaan tersebut, Whatsapp, memiliki 400 juta pengguna di negara terpadat kedua di dunia tersebut.
BJP menghabiskan lebih banyak uang daripada partai politik mana pun di India untuk iklan Facebook. Para pemimpin dalam partai nasionalis Hindu Modi telah berada di bawah pengawasan, karena menjalankan kampanye daring yang dibumbui dengan klaim palsu dan serangan terhadap populasi Muslim minoritas.
Puluhan Muslim telah dibunuh ramai-ramai tanpa pemeriksaan pengadilan dalam enam tahun terakhir oleh warga. Banyak insiden tersebut dipicu oleh berita palsu tentang penyembelihan atau penyelundupan sapi yang dibagikan di aplikasi pesan Whatsapp.
Bulan lalu, WSJ telah melaporkan Das (pejabat Facebook) menolak menerapkan kebijakan ujaran kebencian perusahaan tersebut kepada seorang politikus BJP dan setidaknya tiga individu dan kelompok nasionalis Hindu lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika