REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU), KH Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif bagi tenaga pengajar pesantren dan menyiapkan anggaran untuk fasilitas pencegahan Covid-19.
“RMI PBNU menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif kepada tenaga pengajar di pesantren,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (12/6).
Namun, pria yang akrab dipanggil Gus Rozin ini mengatakan, RMI PBNU berharap penyaluran insentif untuk pengajar di pesantren tersebut dilakukan secara tepat. Karena, menurut dia, pemerintah sampai saat ini belum memiliki data yang akurat berkiatan dengan pesantren.
“RMI PBNU berharap agar penyalurannya dilaksanakan secara tepat dan akurat, mengingat selama ini pemerintah (Kemenag) belum memiliki data pesantren dan tenaga pengajar yang akurat. Masih banyak pesantren aktif yang tidak terdaftar, dan sebaliknya, pesantren tidak aktif tapi terdaftar,” ucapnya.
Gus Rozin menjelaskan, penyaluran insentif hendaknya juga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing pesantren yang berbeda. Karena itu, menurut dia, pemerintah harus melibatkan para pemangku kepentingan pesantren dari organisasi Islam yang menaunginya.
“Jangan terlalu kaku. Pemerintah perlu mengajak bicara lebih dalam para pemangku kepentingan pesantren atau organisasi yang menaunginya,” kata Gus Rozin.
“Insentif juga perlu disesuaikan dengan besar kecilnya pesantren, tentu harus dibedakan antara pesantren yang santrinya 100 dan 25 ribu orang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan program dan anggaran untuk mendukung pembukaan kembali pondok pesantren pada masa tatanan normal baru atau new normal. Selain insentif bagi pengajar di pesantren, anggaran fasilitas pencegahan Covid-19 juga disiapkan.
“Selain alat-alat kesehatan, juga sedang dirumuskn kemungkinan memberikan insentif tenaga pengajarnya, jadi mudah-mudaha ini saja,” ujar Kiai Ma’ruf membuka rakernas daring terkait rencana relaksasi pondok pesantren, Kamis (11/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika