Kamis 26 Dec 2019 20:11 WIB

Azyumardi Soal Uighur: Diplomasi Indonesia Belum Tampak

Azyumardi memina pemerintah memainkan peran diplomasinya.

Rep: Fuji E Permana/ Red: Nashih Nashrullah
Cendekiawan muslim Azyumardi Azra meminta pemerintah lebih memainkan perannya untuk Uighur.
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Cendekiawan muslim Azyumardi Azra meminta pemerintah lebih memainkan perannya untuk Uighur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cendekiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra, menilai  langkah-langkah soft diplomacy Indonesia terhadap Cina belum tampak. Meski pemerintah Indonesia sudah mengatakan akan melakukan soft diplomacy atau pendekatan sosial dan budaya kepada pemerintah Cina.

“Jadi harus lebih konkret dan jelas, selama ini diplomasi itu justru dimainkan ormas-ormas Islam," kata Azyumardi kepada Republika.co.id di kantor MUI Pusat usai Rapat Pleno Wantim MUI ke-46, Kamis (26/12). 

Baca Juga

Dia menyampaikan, ormas-ormas Islam telah mendatangi dan melihat wilayah Xinjiang tempat etnis Uighur. Kemudian ormas-ormas Islam memberi catatan kepada pemerintah Cina melalui Kedutaan Besar Cina di Indonesia.  

Maka sekarang pemerintah Indonesia harus aktif melakukan diplomasi. Tentu bukan dalam bentuk diplomasi keras. Jadi kalau ada yang menuntut Indonesia memutuskan diplomasi dengan Cina, menurutnya hal tersebut tidak tepat.  

"Tapi saya belum lihat bahwa pemerintah Indonesia memainkan peran lebih aktif dalam hal ini," ujarnya.

Azyumardi menyarankan Indonesia untuk melakukan diplomasi terhadap Cina. Jadi Indonesia harus membuka ruang dialog agar bisa berdialog dengan pemerintah Cina. Setelah itu lihat apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia lebih jauh.  

Menurutnya, menteri luar negeri Indonesia perlu mengadakan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri negara lain. Setelah itu melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. 

"Yang jelas dilangsungkan dulu pertemuan dengan mereka (menteri luar negeri), nanti bisa mempertanyakan berbagai hal soal Uighur itu," jelasnya. 

Supaya tidak mencampuri urusan negara Cina, Azyumardi menyarankan pemerintah Indonesia harus hati-hati. Sebab prinsip Indonesia tidak mencampuri urusan dalam negeri lain. 

"Tapi saya kira bisa melalui cara-cara dan diplomasi tertentu, buktinya di Myanmar juga Indonesia bisa melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan kaum Muslim di sana," ujarnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement