REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Perdana Menteri India, Narendra Modi berusaha menarik simpati dari warga muslim di negara itu dengan mengajak pada persatuan. Hal tersebut ia ungkapkan setelah mendapat kecaman luas terkait UU Kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Act (CAA) yang disebut anti-Muslim.
"Persatuan dalam keragaman adalah keunikan India. CAA tidak ditujukan untuk warga negara India mana pun, apakah mereka Hindu atau Muslim," kata Modi dilansir di Straits Times, Senin (23/12).
Ia menegaskan pemerintahnya tidak mendiskriminasi berdasarkan agama setiap orang. Kini protes semakin meluas di seluruh negeri terhadap Undang-Undang CAA yang oleh para kritikus dikecam sebagai memecah belah dan anti-Muslim.
Modi berbicara di hadapan umum, mengawali kampanye pemilihan Partai Bharatiya Janata (BJP) di ibu kota New Delhi. Pemilihan umum akan dilakukan pada Februari mendatang. BJP ingin merebut kekuasaan di ibu kota dari Partai Aam Aadmi.
Sebagai pemimpin BJP, Modi yang berakar pada nasionalisme Hindu, menepis kritik pemerintahannya anti-Muslim. "Lihatlah pekerjaan saya, apakah ada diskriminasi. Saya menyediakan koneksi gas (kepada orang miskin), apakah kami bertanya apa agama setiap orang?" ucap Modi.
Saat ini Modi sedang menghadapi tantangan terbesar dalam masa jabatan keduanya, setelah diberlakukannya CAA dua pekan lalu. Undang-undang tersebut memicu protes pada awalnya di timur laut. Ada perlawanan terhadap naturalisasi semua imigran, yang dianggap sebagai ancaman terhadap budaya lokal.
Di samping itu, pernyataan beberapa pemimpin BJP termasuk Menteri Dalam Negeri Amit Shah, mengenai implementasi Daftar Warga Negara Nasional (NRC) telah membuat kalangan umat Islam, khususnya, memanas. NRC telah diberlakukan di negara bagian Assam di timur laut. Sebanyak 1,9 juta orang, termasuk Hindu dan Muslim, dikeluarkan dari daftar warga negara.
Orang Hindu sekarang akan mendapatkan perlindungan di bawah CAA, kecuali Muslim. Modi menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang NRC pada rapat umum tersebut, dengan mengatakan pemerintah sejauh ini belum mengambil langkah apa pun untuk memberlakukannya di seluruh negara.
"Muslim tidak akan dikirim ke pusat penahanan, juga tidak ada pusat penahanan di India. Ini adalah kebohongan," kata Modi. Dia merujuk pada rumor pusat-pusat penahanan yang didirikan di berbagai bagian negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika