REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (sekjen) PPP Arsul Sani membela Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait tuduhan pemberitaan asing soal ormas Islam yang disuap Cina agar bungkam soal isu hak asasi manusia etnis Muslim Uighur.
Dia menilai tidak mungkin dua ormas besar tersebut dibeli dengan uang. "Saya kira nggak mungkin organisasi sebesar NU dan Muhammadiyah kemudian bisa dibeli untuk kemudian tutup mata dan lain sebagainya," kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/12).
Terkait seperti apa sikap NU dan Muhammadiyah mengenai hal tersebut, dia berpendapat bahwa hal itu lebih baik ditanyakan langsung ke dua ormas tersebut. Pasalnya kedua ormas tersebut sudah diundang ke sana.
"Persoalannya kemudian adalah apakah yang tersuarakan di media itu yang terlihat oleh teman-teman NU dan Muhammadiyah yang kebetulan diundang ke sana, saya kan nggak diundang ke sana, nggak bisa berkomentar juga soal realitas sebenarnya," ucapnya.
Sebelumnya Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menolak tuduhan pemberitaan asing soal ormas Islam yang disuap China agar bungkam soal isu hak asasi manusia etnis Uighur. Artikel yang dimaksud terbit pada Rabu (11/12) di laman daring WSJ dengan judul "How China Persuaded On Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps".
"Apakah dengan mengundang tokoh-tokoh dari ketiga ormas ke Uighur China lalu ketiga ormas itu akan melemah kepada pemerintah China? Tidak," kata Anwar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Anwar merinci, tiga ormas dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. "China menyuap MUI, NU dan Muhammadiyah? Bagaimana caranya mereka menyuap ketiga organisasi tersebut," katanya.
Anwar yang juga sekretaris jenderal MUI mengatakan, sikap ormas-ormas islam itu sudah jelas, yaitu "amar ma'ruf nahi munkar" atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jika tindakan pemerintah China itu baik, menurut dia, tentu didukung. Tapi, jika zalim kepada rakyat Uighur maka sikap dari ormas Islam sudah jelas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
