Kiai Muhyiddin mengatakan, dalam konferensi yang digelar selama tiga hari tersebut, para pakar, tokoh agama dan aktivis lintas agama sepakat tentang perlunya membangun budaya toleransi demi perdamaian.

"Para pakar, tokoh agama dan aktivis lintas agama sepakat tentang perlunya membangun budaya toleransi demi perdamaian. Adalah pemuka agama sebagai ujung tombaknya," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/12). 

Namun, menurut dia, banyak pihak yang menilai bahwa kegiatan International tersebut kurang berbobot dan sulit diterapkan di tengah kondisi carut marutnya kondisi global saat ini, terutama tren meluasnya gerakan Islamophobia.

"Para peserta dinilai kurang representatif dan komprihensif karena tak ada utusan dari negara negara yang dinilai punya sikap tegas dan berbeda dengan AS seperti Turki, Yaman, Afghanistan dan Iran," ucapnya. 

Dia mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) sendiri telah mendeklarasikan 2019 sebagai Tahun Toleransi. Sementara, kata dia, bagi Indonesia toleransi bagian integral dari fondasi berdirinya NKRI. Walaupun sebagian besar penduduknya beragama Islam, konstitusi Indonesia tak mengharuskan Indonesia menjadi negara Agama, tapi negara Pancasila.

Selain itu, tambah dia, negara kaya minyak tersebut juga telah membangun rumah ibadah bagi multi agama sebagai wujud dan komitmennya menjadi pemimpin di Kawasan sebagai negara yang multi etnis dan budaya. Namun, dia khawatir perubahan sikap UEA dari konservatif ke moderat justru dapat memunculkan budaya sekuler secara masif.

"Jujur untuk diakui dunia International bahwa perubahan sikap sebagian negara arab dari koservatif ke moderat  dikhawatirkan bisa menimbulkan budaya permisivime dan sekulerisme secara masif. Nilai budaya lokal yang kental dengan Islam perlahan akan mengalami pergeseran," jelasnya.