REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024, KH. Ma’ruf Amin bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI telah mencanangkan Gerakan Nasional Kedaulatan Pangan (GNKP) untuk umat di Jakarta pada Sabtu (21/9) kemarin. Gerakan ini lahir dari keprihatinan atas neraca perdagangan ekspor impor komoditas pangan pada semester pertama 2019.
Pakar Ekonomi Syariah IPB, Irfan Syauqi Beik mengatakan, gagasan Kiai Ma'ruf tersebut perlu didukung oleh semua pihak. Karena, menurut dia, pangan sangat mempengaruhi kedaulatan suatu bangsa. "Saya kira ini suatu gagasan yang perlu disambut dengan baik dan perlu didukung oleh semua pihak," ujar Irfan saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (22/9).
Namun, menurut dia, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedepannya Kiai Ma'ruf dan MUI bisa mentransformasikan gerakan nasional ini dari sesuatu yang sifatnya simbolis menjadi gerakan nyata di lapangan.
"Ini yang saya kira menjadi tantangan berikutnya bagaimana kemudian kita bisa mengimplimentasikan kebijakan yang bisa memperkuat produksi pangan dalam negeri," ucapnya.
Dia menjelaskan, persoalan pangan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, mulai dari aspek produksi sampai kepada masalah distribusi. Karena itu, dia berharap kepada Kiai Ma'ruf dan MUI untuk bisa memperkuat produksi pangan.
"Nah disinilah saya kira kita berharap nanti lewat wapres terpilih Pak Kiai Ma'ruf ada upaya-upaya untuk penguatan itu menjadi lebih signifikan," katanya.
Untuk menguatkan produksi pangan, menurut dia, Kiai Ma'ruf dan MUI nantinya harus bersinergi dengan semua stake holder, termasuk dengan perguruan tinggi. Menurut dia, pihak kampus perlu dilibatkan agar inovasi yang ada di kampus itu tidak hanya berhenti di riset saja.
"Dengan kampus misalnya di IPB itu banyak sekali hasil riset terkait varietas-varietas unggulan yang kemudian bisa dikembangkan," jelasnya.
Tidak hanya itu, saat Kiai Ma'ruf menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden juga bisa melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk meningkatkan produksi pangan. Menurut dia, Baznas harus dilibatkan karena memiliki program pemberdayaan petani mustahik.
"Sehingga keterlibatan peran zakat di situ menjadi sangat penting dan strategis untuk kemudian dana zakat yang ada ini bisa dioptimalkan untuk memperkuat aspek produksi yang melibatkan kaum dhuafa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika