REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumpulkan ulama se-Jabar untuk membuat kesepakatan terkait paham radikalisme. 

Menurut Ketua MUI Jabar, Rachmat Syafie, pertemuan ulama se-Jabar ini digelar untuk menyamakan persepsi dengan para ulama di Jabar agar mengembangkan Islam moderat dalam beragama dengan sistem taat asas, toleran, someah (ramah). 

Rahmat menilai, radikalisme sendiri bibitnya timbul karena ada orang yang senang mencari perbedaan. Namun, pihak tersebut ingin berbeda dengan keras. "Pemerintah pusat dan daerah termasuk MUI, harus memberi pemahaman Islam moderat yang tak melalui kekerasan seperti itu," katanya di Bandung, Senin (29/7).

Menurut Rahmat, konsep Islam menyeluruh. Agama apapun harus menjaga kesucian agama masing-masing dan saling menghormati. "MUI akan memasarkan tentang moderat beragama ini. Ya sesuai dengan Jabar silih asah, asih, asuh," katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan MUI, kata dia, adalah dengan membuat Program Ajengan Masuk Sekolah bersama Pemprov Jabar. Hal ini, dalam rangka memberikan pemahaman Islam yang moderat itu pada anak didik. "Tapi, itu (Ajengan Masuk Sekolah) baru dilaksanakan 2020 belum siap," katanya.

Rahmat mengatakan, Program Ajengan Masuk Sekolah ini sedang disiapkan konsepnya tapi anggarannya belum ada. Nantinya, dalam program ini ulama akan memberi pemahaman saling toleransi. "Nanti kiai-kiainya yang ke sekolah dan akan diseleksi dulu sebelum ke sekolah," katanya.

Nantinya, kata dia, semua ulama tersebut akan berkolaborasi dengan guru agama dan menjadi tambahan. "Tapi saya selum ada hitungan kebutuhannya. Ajengan Masuk Desa juga sedang dirumuskan kurikulum dan kelayakan ajengan-nya untuk menyampaikan hal itu," katanya.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika