Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Rabu, 14 Zulqaidah 1440 / 17 Juli 2019

Komunitas Muslim Nepal Coba Bangkit dari Keterpurukan

Senin 01 Jul 2019 15:30 WIB

Red: Agung Sasongko

Seorang Muslim tengah berdoa di depan Masjid Kashmiri Taqiya, Kathmandu, Nepal.

Seorang Muslim tengah berdoa di depan Masjid Kashmiri Taqiya, Kathmandu, Nepal.

Foto: Reuters
Komunitas Muslim berharap bisa ambil bagian dalam pembangunan Nepal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski terbilang sukses secara ekonomi, status sebagai kasta terendah dalam sistem sosial masyarakat Nepal membuat Muslim di negara tersebut hidup dalam ketertindasan penguasa. Mereka tak memiliki akses ke dunia pendidikan hingga politik.

Syukur, kondisi tersebut bisa diperbaiki ketika Raja Mahendra memimpin Nepal pada 1960. Saat itu, dia menghapus Undang-Undang Tahun 1853 dengan menerbitkan undang-undang baru yang mengangkat status kewarganegaraan kalangan Muslim sehingga mereka setara dengan warga negara lainnya. 

Baca Juga

Raja Mahendra juga mengangkat satu orang wakil dari Muslim untuk duduk di Dewan Perwakilan Nasional (Panchayat). Tak ada pula larangan atau hambatan untuk mendirikan madrasah. Meski UU tersebut memberikan kebebasan beragama, namun tetap melarang perpindahan agama, terutama dari Hindu ke Islam. Aturan tersebut juga melarang perceraian. Bila melanggar maka terdakwa dapat dihukum tiga tahun penjara.  

Kondisi Muslim di Nepal semakin baik pada 1990, ketika terjadi transformasi politik di negeri ini dari sistem monarki Hindu ke sistem demokrasi multipartai. Pada masa itu, dikeluarkan undang-undang yang menjamin adanya kesetaraan tanpa diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, kasta, suku, ataupun ideologi. Dengan undang-undang ini, terhapuslah superioritas Hindu selama berabad-abad di negeri itu. Hasilnya, 31 pemimpin Muslim untuk pertama kalinya dapat ikut serta dalam kancah politik Nepal. 

Pada pemilu 1991, sebanyak lima pemimpin Muslim berhasil terpilih. Mereka masuk dalam jajaran anggota Kongres Nepal dan kabinet. Muslim Nepal juga berjuang mendapatkan hak atas 10 persen jatah kursi di parlemen dan meminta pengesahan hari besar Islam sebagai hari libur nasional. 

Komunitas Muslim juga mengharap dilibatkan dalam proses pembangunan kembali negara yang hancur lebur karena perang saudara itu. Harapan tersebut diutarakan menjelang sidang Majelis Konstituen Nepal untuk menyusun konstitusi baru selepas negara itu menghapuskan sistem monarki pada 2008 lalu. 

Sheikh Islam, pemimpin komunitas Muslim di Mantikar, mengatakan, Muslim adalah bagian dari Nepal. Muslim adalah salah satu elemen yang tumbuh dalam masyarakat Nepal. Karena itu, ia berharap, Pemerintah Nepal memberikan kesempatan kepada kaum Muslim untuk ikut membangun kembali Nepal. “Kami Muslim, namun kami juga bagian dari Nepal,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA