REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Menjadi minoritas yang tinggal di sebuah negara dengan mayoritas beragama Hindu tidaklah mudah.
Di tengah duka karena kehilangan orang yang dicintai, Muslim di New Delhi, ibu kota India, kerap menjalani masa-masa sulit saat mencari lahan untuk menguburkan kerabat mereka yang meninggal.
Muslim membentuk sekitar 13 persen dari jumlah penduduk di New Delhi. Namun, kurangnya ruang dalam 113 pemakaman di New Delhi kian menyusahkan umat Islam di sana.
Sebuah studi yang dilakukan LSM Komunitas Pengembangan Manusia dan Ullhas baru-baru ini menunjukkan dalam dua tahun tidak akan ada lagi lahan pemakaman yang tersisa bagi umat Islam di New Delhi. Penelitian itu dilakukan atas permintaan Komisi Minoritas Delhi.
Ketua Komisi Minoritas Delhi, Zafarul Islam Khan, mengatakan ada keluhan terus-menerus tentang kurangnya lahan di 'qabristan' (kuburan), perambahan (pelanggaran batas) dan pendudukan ilegal.
Ia mengatakan, penelitian dilakukan untuk melihat seberapa sulitnya masalah ini. Hasilnya lebih mengejutkan daripada yang diketahui umumnya.
"Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan yang mengatakan bahwa sebagian besar qabristans (pemakaman) di Delhi menghilang begitu saja karena pendudukan ilegal," kata Islam Khan, dilansir di Alarabiya, Kamis (10/1).
Meskipun populasi Muslim di kota ini telah meningkat, namun penelitian itu menyebutkan sangat sedikit pemakaman yang dikembangkan di masa lalu. Hanya ada lima pemakaman dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Pelanggaran batas lahan pemakaman adalah tantangan utama di kota itu. Karena sebagian besar dari 624 kuburan yang terdaftar di situs Dewan Wakaf Delhi (DWB), saat ini secara fisik tidak ada.
"Mengingat jumlah perkiraan kematian di komunitas Muslim dalam satu tahun, yaitu 13 ribu, dan tingkat total tempat kosong saat ini di pemakaman (29.370), mungkin tidak ada lagi tempat kosong di pemakaman di kota ini sekitar dua hingga tiga tahun dari sekarang," demikian bunyi penelitian tersebut.
Islam Khan, yang juga seorang jurnalis, mengatakan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa hanya ada 131 pemakaman dari 704 yang ada di Delhi saat ini. Bahkan dari jumlah itu, menurutnya, 16 pemakaman tengah dalam proses pengadilan. Akibatnya, tidak ada penguburan yang berlangsung di 16 pemakaman tersebut.
"Banyak orang-orang dan departemen pemerintah telah menduduki lahan qabristan selama bertahun-tahun dan perambah (pelanggar batas) lahan yang utama adalah individu dan organisasi Muslim," ujar Islam Khan.
Salah satu gerbang makam Muslim di New Delhi /Alarabiya
Menanggapi masalah ini, Islam Khan mengatakan bahwa Komisi Minoritas Delhi telah membawa masalah tersebut ke dalam bentuk debat dan pengetahuan publik.
Menurutnya, mereka tengah membahasnya dengan departemen pemerintah untuk mengevakuasi para perambah dan penjajah lahan di pemakaman.
Jika tidak memungkinkan, ia menekankan agar ada kompensasi tanah atau uang yang tepat yang diberikan kepada Dewan Wakaf Delhi, sehingga pemakaman baru dibuka.
"Pemerintah belum merespons, tetapi kami sedang mengejar kasus ini," kata dia.
Islam Khan menambahkan, penelitian juga merekomendasikan kepada Muslim Delhi untuk menggunakan pemakaman yang tidak disemen atau 'kachchi'. Sehingga, lahan yang sama dapat digunakan lagi setelah selang waktu beberapa tahun dari setiap penguburan.
Selain itu, studi ini juga merekomendasikan berbagai langkah di antaranya, meningkatkan kapasitas pemakaman yang ada dengan cara lahan-urug (penimbunan), menghilangkan perambahan, dan penanganan prioritas dengan litigasi, pembangunan pemakaman baru, mendapatkan kembali pemakaman yang hilang, dan penggunaan kembali kuburan setelah beberapa tahun berikutnya dari proses penguburan.
Studi yang dilakukan juga menekankan sejumlah langkah, termasuk saran untuk meningkatkan fasilitas yang ada di pemakaman.
Hal itu seperti pembangunan dinding batas, pemasangan lampu jalan, penjaga yang bertugas, penyediaan tangki air, ruang untuk shalat duka (shalat jenazah), ruang untuk penjaga, pembangunan jalan setapak dan pintu masuk, serta pembersihan lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
