REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) melakukan penandatangan MoU dengan pemerintah Arab Saudi, terkait penyelenggaraan haji 1440 H/2019 M atau disebut Ta’limatul Hajj. Adapun pembahasannya terkait perbaikan sarana dan prasarana di Arafah dan Mina.
Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenag, Matsuki mengatakan salah satu pelayanan jamaah haji yang akan diperbaiki di Mina adalah terkait pendingin ruangan. Hal ini perlu dilakukan lantaran pada tahun depan puncak musim panas akan menyelimuti Saudi.
“Di Mina perlu mendapatkan perhatian, kita mengajukan proposal untuk pendingin karena tahun depan estimasi puncak musim panas di Saudi. Tahun lalu saja sudah terasa betul panasnya apalagi masyarakat kita tidak terbiasa dengan kondisi tersebut,” ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (10/12).
“Kita juga akan menambah pendingin udara di Arafah tapi bukan AC Portabel tetapi AC khusus ruang terbuka agar sirkulasi bagus juga, kita buat AC yang ada airnya itu,” ucapnya.
Tak hanya pelayanan di Arafah dan Mina, Matsuki menjelaskan pihaknya akan memfokuskan penambahan tenda dan toilet. Dalam rencananya, tenda akan dibangun dengan skema bertingkat sementara toilet akan dibangun skema ke samping. “Kita mengusulkan tenda bertingkat, tapi kita tidak tahu seperti apa kewenangan pemerintah Saudi. Lalu penambahan toilet dua skema yakni penambahan ke samping (jika memungkinkan) dan bertingkat juga,” ucapnya.
Sementara untuk katering dan akomodasi, pihaknya menilai dua layanan tersebut telah memadai untuk jamaah Indonesia. Di sisi akomodasi, Kemenag tetap mempertahankan sistem penyewaan di hotel Madinah menggunakan sistem //blocking time.
“Kita masih berusaha memperbanyak penyewaan dalam //full musim meskipun tetap //blocking time dipertahankan, karena menghindari ada waktu tertentu pergantian. //Blocking time di Makkah berbeda dengan Madinah, ada waktu dimana kurang lebih 10 hingga 12 hari tidak ada jamaah di situ,” jelasnya.
Matsuki menjelaskan, untuk itu maka /blocking time digabung dengan //full musim. "Kita ambil untuk memaksimalkan dan efisiensi anggaran yang digunakan. Ini tidak terlalu masalah, karena kita terus berkoordinasi dengan pengusaha di Saudi,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia secara rutin setiap tahun mengadakan Ta’limatul Hajj. Tak hanya di Indonesia, negara lain turut melakukan kegiatan ini untuk menjadi bahan evaluasi dan usulan penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya.
“Begitu juga dengan Indonesia mengusulkan beberapa poin yang langsung ditandatangani untuk menjadi pegangan bersama terutama negara yang mengajukan dengan kewenangan yang dimiliki Menteri Haji di Saudi,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
