REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengarah Filantropi Indonesia meminta pemerintah dapat mengoptimalkan kemitraan dengan para organisasi pengelola zakat. Langkah ini diperlukan untuk mendorong pendayagunaan gerakan zakat. Co Chair Filantropi Indonesia Erna Witoelar mengatakan selama ini dana penerimaan zakat di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Tercatat, pada 2016 terkumpul Rp 5,2 triliun, 2017 sekitar Rp 6,2 triliun dan tahun ini ditargetkan Rp 8 triliun. “Filantropi khususnya agama Islam berkembang pesat baik dari jumlah dana, kualitas filantropi, kegiatan dana sosial keagamaan juga meningkat hingga program pemberdayaan jangka panjang,” ujarnya saat sambutan acara Peluncuran Buku Fikih Zakat on SDGs di Gedung Bappenas, Senin (30/7).
Menurutnya, lembaga filantropi juga terus berupaya mengedukasi masyarakat pentingnya kepedulian kemanusiaan baik di dalam negeri dan luar negeri. Sehingga masyarakat pun mulai mempertahankan kepercayaan terhadap lembaga filantropi di Indonesia.
“Pendayagunaan zakat juga meluas untuk program yang sifatnya strategis seperti pemberdayaan ekonomi, sanitasi, perlindungan perempuan dan anak serta program lainnya,” ucapnya.
Untuk itu, ia menghimbau pemerintah untuk mengelola kemitraan dengan lembaga filantropi di Indonesia. Sekaligus membuat program bersama pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. “Bappenas juga bisa menghimbau pemerintah lainnya untuk penggunaan dana zakat dan ada kewajiban Pemda untuk melepas peran pembangunan ke pihak luar pemerintah. Sekaligus membiarkan lembaga filantropi untuk mengelola dana zakatnya ke kelompok yang mereka tuju agar tepat sasaran masing-masing dari lembaga filantropi,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menambahkan pihaknya membuka lebar kesempatan bagi lembaga filantropi untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan dana zakat. Apalagi saat ini masyarakat Indonesia mulai sadar melakukan zakat karena dananya dapat membantu kepeduliaan masyarakat lainnya.
“Siapapun bisa berpartisipasi untuk membangun Indonesia, asal ada program nyata yang bisa nantinya melibatkan pemerintah,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika