REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sinergi dakwah keagamaan dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi efektif membantu Pekerja Seks Komersial (PSK) keluar dari lokalisasi. Strategi tersebut berhasil diterapkan di sejumlah lokalisasi di Surabaya, Jawa Timur.
Wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Nadjib Hamid, mengatakan Muhammadiyah Jatim pernah melaksanakan program dakwah di lokalisasi Kermil (Tambak Asri) dan Dupak Bangunsari di Surabaya. Adapun di lokalisasi Dolly, menurutnya, kegiatan dakwah juga dilakukan namun tidak seoptimal di Kermil dan Bangunsari.
Setelah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dakwah melalui pengajian, Nadjib menuturkan mereka mengubah langkah dakwah menjadi pemberdayaan ekonomi di lokalisasi tersebut. Dalam hal ini, program pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan memberikan pelatihan berwirausaha, memberikan modal untuk usaha, dibuatkan kios-kios dan sebagainya.
"Alhamdulillah di kompleks Bangursari itu sudah bersih. Banyak rumah-rumah germo yang dijual. Bahkan, Muhammadiyah Jatim membeli 40 rumah germo di Bangursari, Kecamatan Krembangan, untuk dijadikan panti asuhan, sekolah, masjid, pada 2013-2014. Karena kegiatan PSK sudah sepi," kata Nadjib, saat dihubungi Republika.co.id.
Kini, para PSK tersebut ada yang melanjutkan usaha yang telah dibina dan adapula yang beralih profesi yang lain. Nadjib menjelaskan, pembinaan di bidang ekonomi tersebut dilakukan menyertai program dakwah dalam bidang keagamaan.
Karena menurutnya, para PSK atau warga di lokalisasi bukannya tidak memahami agama, melainkan karena desakan ekonomi. Sehingga pada aspek penguatan ekonomi, Muhammadiyah wilayah menurutnya mendorong anggota di cabang di tingkat kecamatan untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi sekaligus pembinaan keagamaan.
(Baca: Kemenag Bina Lokalisasi di Batang dengan Bahasa Agama)
Setelah lokalisasi ditutup, pembinaan tidak hanya dilakukan terhadap PSK, tapi juga terhadap warga di area lokalisasi. Ia mengatakan, pembinaan yang dilakukan Muhammadiyah cabang kecamatan tersebut masih berjalan hingga sekarang. Operasi pembinaan bukan bersifat insidental, karena mereka menyatu dan menyertai masyarakat di sana.
"Program terus dikawal dan Muhammadiyah cabang melanjutkan program yang sudah ada," lanjutnya.
Kendati demikian, ia mengakui Muhammadiyah wilayah Jatim belum melakukan program dakwah dengan maksimal, dikarenakan keterbatasan dalam memfasilitasi pembinaan itu. Karenanya, ia mengatakan diperlukan sinergi dengan lembaga lain dalam membantu pemberdayaan ekonomi di lokalisasi.
Pasalnya, selama ini hambatan datang dari warga di area lokalisasi sendiri. Sebelumnya saat lokalisasi masih berjalan, warga setempat seperti RT/RW, aparat keamanan sipil, dan orang yang menjual minuman keras, diuntungkan dari usaha haram di sana. Namun setelah ditutup, pendapatan mereka jadi berkurang. Di samping itu, para PSK terkadang masih tergoda untuk kembali menjadi wanita panggilan. Karena mereka merasa lebih mudah mendapatkan uang dari usaha PSK ketimbang usaha ekonomi yang halal.
(Baca Juga: Dakwah di Lokalisasi Fokus di Agama dan Ekonomi)
Dalam hal ini, sinergi diperlukan dengan berbagi tugas dengan lembaga lain di sana. Menurutnya, aspek utama dalam ekonomi sebaiknya terus dijaga, agar tidak sporadis dan berjalan hanya saat difasilitasi.
Ia mengatakan, perlu penguatan dalam pembagian tugas tersebut. Karena selama ini, ia mengakui Muhammadiyah tidak mampu mengawal ekonomi dengan benar-benar kuat. Meskipun, Muhammadiyah Jatim memiliki lembaga amil zakat (Lazis) sendiri yang wilayah kerjanya se-Jatim. Karena itulah, Nadjib mengatakan pihaknya menyambut jika ada lembaga lain yang ingin bersinergi dan berbagi tugas dengan Muhammadiyah dalam melaksanakan program dakwah di lokalisasi di Jatim.
Infografis Khazanah
"Muhammadiyah Jatim siap bersinergi dengan lembaga apapun untuk melaksanakan program dakwah di lokalisasi. Karena itu adalah masalah yang telah mengakar dan tidak bisa diselesaikan dengan satu komponen lembaga saja," tambahnya.
Kementerian Sosial sebelumnya menargetkan bisa menutup seluruh tempat pelacuran (lokalisasi) pada 2019. Sementara itu, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) telah turut membantu memberikan pembinaan di area lokalisasi dengan melaksanakan program dakwah yang fokus pada aspek keagamaan dan ekonomi.
Untuk membantu para pekerja seks komersial (PSK) keluar dari dunianya, Ikadi bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga filantrofi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) daerah dalam kegiatan dakwahnya. Walaupun, menurut Ketua umum Ikadi Ahmad Satori Ismail, belum ada sinergi antara ormas dan filantrofi dalam pelaksanaan program dakwah di area lokalisasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
