REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengakui pemberdayaan ekonomi warga itu program yang memerlukan energi besar, baik pemikiran, konsep hingga implementasinya. Kendati demikian, PBNU tetap mengimbau semua pihak yang melakukan program pemberdayaan ekonomi umat tidak putus asa dan menghadapi berbagai kesulitan.
Kesulitan gerakan ekonomi warga harus ditemukan solusinya. Diantaranya dengan cara mendorong masyarakat untuk bisa membiayai diri sendiri. Karena itu, program yang akan digalakkan NU sendiri adalah gerakan Koin NU. "Tahun 2017 gerakan Koin NU sudah mampu mengumpulkan modal Rp 250 miliar. Kita perlu gerakkan lagi hingga di 2018 ini mampu membukukan hingga satu triliun rupiah," ujar Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (8/3).
Kiai Said mengatakan, dalam menjalankan program-program lainnya, warga saat ini sudah bisa melihat hasilnya. Namun, menurut Kiai Said, sangat sulit untuk melihat hasil capaian program di bidang ekonomi.
"Kita bisa melihat hasil di program di bidang kesehatan, seperti pendirian rumah sakit. Kita juga bisa melihat capaian di bidang pendidikan, seperti mendirikan sekolah dan universitas. Namun kita tidak pernah mudah melihat sejauh mana capaian program kita di bidang pemberdayaan ekonomi warga," ucapnya.
Menurut Kiai Said, pemerintah pun mengalami kesulitan yang sama saat diminta untuk menunjukkan sejauh mana capaian di bidang pemberdayaan ekonomi warga. Kesulitan ini bukan karena kemalasan dan kejumudan pemerintah, namun karena kompleksitas bidang ekonomi yang melibatkan 250 ribu juta warga Indonesia.
"Contoh sederhana, Pak Jokowi ingin membantu permodalan masyarakat melalui Nahdlatul Ulama dengan mengucurkan dana total Rp 1,5 Triliun. Namun, sampai saat ini Kementerian Keuangan kesulitan mencari skema pembiayaan tersebut karena Pemerintah terbentur aturannya sendiri. PBNU minta bunga yang dibebankan kepada masyarakat paling tinggi 7 persen tapi pemerintah belum bisa memenuhi," kata Kiai Said.
Akibatnya, lanjut Kiai Said, pemerintah sampai saat ini masih belum bisa merealisasikan program mulia tersebut. Padahal jika hal ini teralisasi maka sangat membantu menggerakkan ekonomi warga masyarakat bawah. "Bunga yang dikenakan dari dana PKBL sudah bagus, 3 persen per tahun. Hanya nominalnya masih terbatas. Jika Rp 1,5 Triliun ini dikenakan bunga, tak perlu tiga persen, cukup tujuh persen maka gairah ekonomi masyarakat kecil akan tampak bergerak cepat." jelas Kiai Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika