REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin meyakini adanya bantuan dana dari lembaga internasional UNDP untuk membiayai gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Tanah Air. Ia meyakini hal ini seperti yang diinformasikan oleh mantan Ketua MK Mahfud MD yang menyebut LGBT di Indonesia tak berjalan sendiri.
"Saya percaya, informasi dari Prof Mahfud ada sekian puluhan juta dolar AS dari UNDP, tapi saya tidak ada pegang datanya," kata Din di Kompleks Istana Presiden,Jakarta, Selasa (6/2).
Karena itu, ia mengingatkan agar bangsa Indonesia tak kebobolan dengan merebaknya perilaku penyuka sesama jenis. Sebab, yang dihadapi oleh Indonesia adalah kekuatan dunia dengan adanya aliran dana bantuan untuk kelompok LGBT tersebut.
"Ini yang kemudian, kita sebagai bangsa,jangan jebol jangan kebablasan. Kita berhadapan dengan kekuatan dunia. Oleh karena itu, kita bersatu," ujarnya.
Meskipun ia mengaku tak membenci para pelaku LGBT dan meminta agar tak memperlakukan secara diskriminasi terkait hak sipil pelaku LGBT sebagai warga negara, namun Din menolak munculnya perilaku itu.
"Tidak bisa dibenarkan perilaku ini. Beda dengan orang per orang dia punya hak sipil sosial, silakan.Tapi jangan dikaitkan dengan perilaku LGBT-nya seperti boleh nikah sesama jenis, itu kan sudah lebih lanjut dari perilaku," jelas Din.
Ia berharap agar tak terjadi petaka di Tanah Air seperti yang dialami kaum Nabi Luth. Karena itu, Din pun mengatakan agar masyarakat tak mengikuti perilaku tersebut. Para ulama pun, sambungnya, sangat prihatin dengan masalah LGBT yang tengah berkembang di Indonesia ini.
"Kita tidak membenci mereka. Mereka punya hak politik, tapi itu menyimpang agama. Saya kan ditanya selaku MUI. Itu perintah agama, jangan ikuti kaum Nabi Luth," ucap Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika