REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Baru-baru ini, Pemerintah Yunani telah berusaha meningkatkan kesempatan pendidikan bagi para anggota minoritas Muslim di Thrace Barat, memberikan insentif finansial, akses penerimaan di perguruan tinggi, dan peluang pekerjaan.
Namun, tetap saja sekolah-sekolah tersebut belum mampu mengejar ketertinggalan mutu. Sehinga, banyak keluarga Muslim mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah umum.
Sekolah umum yang berada di Thrace juga memberi pelajaran pendidikan Islam. Tapi, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat Muslim di luar Thrace.
Western Thrace juga mempertahankan dua sekolah tinggi guna mempersiapkan siswa Muslim untuk studi tingkat yang lebih tinggi dalam teologi Islam. Poulton melanjutkan, akibat perjanjian tersebut, populasi Muslim di Yunani menurun secara signifikan.
Di bawah persyaratan Perjanjian Lausanne, kaum Muslim Yunani Epirus, Yunani Makedonia, dan Yunani Utara diminta untuk berimigrasi ke Turki. Sedangkan, orang-orang Kristen yang tinggal di Turki diminta untuk berimigrasi ke Yunani.
Adapun komunitas Muslim Thrace Barat dan Kristen dari Istanbul dan pulau-pulau dari Gokceada dan Bozcaada (Imvros dan Tenedos) adalah satu-satunya populasi yang tidak dipertukarkan. Akibatnya, Pemerintah Yunani ketika itu mendefinisikan Muslim itu berbahasa Turki Makedonia Timur dan Thrace sebagai Muslim Yunani dan tidak mengakui keberadaan minoritas Turki di Yunani Utara.
Perjanjian Lausanne yang ditandatangani pemerintah memberikan bahasa, hak-hak agama, dan pendidikan kepada masyarakat Thracian. Sedangkan, mereka yang di luar Thrace tidak tercakup dalam kesepakatan. Dengan demikian, umat Islam di bagian lain di negara tersebut terpaksa harus ke Thrace untuk mendapatkan pengakuan negara, seperti pernikahan dan pemakaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
