REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Divisi Buruh Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) mengadakan kegiatan "Kenduri Nelayan" dalam rangka meriahkan Hari Nelayan Nasional (HNN) di Aula KH. Ahmad Dahlan Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (6/4). Acara yang dihadiri sekitar 150 orang tersebut dihadiri oleh peserta dari nelayan Rembang, Tegal, Cirebon, Pati-Juwana, Brebes, dan mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah STIEAD Ahmad Dahlan Jakarta.
Kegiatan tersebut merespon problem nelayan Indonesia yang masih banyak belum tuntas di selesaikan nelayan. Nelayan berharap agar aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan memberikan solusi atas polemik aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Mandat tersebut diberikan kepada Muhammadiyah untuk bersama-sama membantu advokasi dan melakukan jihad konstitusi dalam rangka mensejahterakan nelayan. Perwakilan Front Nelayan Indonesia (FNI), Rusdianto Samawa mengatakan bahwa nelayan harus menyatakan pledoinya ke pemerintah agar bisa dibebaskan dari permen-permen yang selama ini dianggap menyesatkan dan tak berkeadilan.
"Kalau pemerintah Indonesia sudah tidak mendengar nelayan, maka perlu dilaporkan ke Mahkamah Internasional tentang pelanggaran HAM berdasarkan UU Laut Dunia," ujar Rusdianto kepada Republika.co.id, Jumat (7/4).
Menurut dia, seharusnya Menteri Susi tidak malu mengevaluasi kebijakan yang salah, sebelum banyak hal yang melanggar hukum. "Program relokasi juga tak nampak bagus, tender pengadaan kapal di KKP, serta termasuk penyajian data update seluruh potensi laut, ikan, udang dan lainnya, agar jangan memakai data-data 2014 , 2015 atau 2016. Walaupun merujuk tidak masalah, tapi harus update tahun 2017," ucapnya.
Ia mengatkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjukkan bahwa nilai tukar nelayan sendiri pada tahun 2017 bukan karena kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tapi karena masyarakat sendiri secara umum beralih ke ikan teri dan tongkol karena murah. "Hal seperti ini di KKP RI harus update terus," katanya.
Dalam acara tersebut, juga dilaunching website HYPERLINK "http://nelayan.org"nelayan.org untuk kepentingan menggalang gerakan satu juta surat gugatan untuk Presiden Jokowi. Menurut Nanang Qodir el-Gazali yang juga anggota Divisi Buruh Nelayan MPM PP Muhamamdiyah, gerakan satu juta surat untuk presiden dari nelayan ini merupakan bentuk gugatan terhadap konstitusi Indonesia sendiri agar selalu melindungi nelayan.
"Jangan membuat nelayan miskin dan tidak menerbitkan aturan-aturan yang macam-macam itu". ucap Nanang.
Sementara itu, salah satu perwakilan nelayan, Sumariyono juga mengkritisi Menteri Susi lantaran selama ini dianggap tak mau menerima masukan yang datang dari nelayan sendiri. "Selama saya menjadi nelayan, baru ada menteri yang sangat angkuh dan tak mau diberikan masukan tentang masalah kebijakan yang ia ambil itu salah besar karena tanpa pertimbangan hukum, ekonomi dan sosial," kata Sumariyono yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
`
Ikuti Whatsapp Channel Republika
