REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai perlunya dilangsungkan dialog nasional sesudah pilkada. Dialog ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman dan melakukan pendekatan bangsa.

"Jadi sehabis pilkada, mungkin kita harapkan ada dialog nasional, hingga kesalahpahaman, ketidakserasian akan hilang semuanya itu," ujar Ketua MUI Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Senin (3/4).

Ma'ruf mengaimbau, agar umat tidak perlu melakukan aksi-aksi lagi karena dinilai sudah cukup. Menurutnya, aksi-aksi tersebut banyak mengeluarkan tenaga serta biaya yang semestinya bisa dialihkan kepada kegiatan lainnya. "Dan juga ya itu, terjadi benturan-benturan tidak perlu sebenarnya," katanya.

Dialog nasional tersebut pada akhirnya bertujuan untuk merekatkan kembali umat lintas agama. Ma'ruf mengatakan, usulan dialog nasional ini sifatnya untuk mencari solusi supaya tidak terjadi lagi kesenjangan dan kesalahpahaman. Selain itu, dialog nasional juga bertujuan untuk antisipasif agar tidak terjadi lagi aksi-aksi seperti 212 maupun 313.

Menurut Ma'ruf, dialog aasional juga bertujuan untuk rekonsiliasi agar menyatukan kembali rakyat Indonesia secara utuh. Ma'ruf menginginkan, agar umat islam tidak lagi menggelar aksi-aksi serupa. "Sudah cukup ya, kita sudah suarakan, sekarang kita bagaimana melakukan pendekatan dalam rangka menyatukam bangsa," ucap dia.

Ma'ruf mengatakan, usulan Dialog Nasional ini sudah dibicarakan dengan Preaiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ma'ruf menjelaskan, momen usai Pilkada dipilih agar tidak bermuatan politis. "Ya supaya tidak terjadi hal-hal urusan pilkada masuk di situ. Jangan ada urusan pilkada masuk disitu," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika