REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, mengaku siap saja jika ada standarisasi khatib. Namun, dia menuturkan, sejumlah saran kepada Kementerian Agama jika standardisasi benar-benar akan dilakukan atau diterapkan.
"Pertama jangan sampai seperti Malaysia. Sebab, di sana materi khutbah dari ibu kota negara sampai desa itu sama," kata Ziyad kepada Republika, Rabu (1/2).
Menurut Ziyad, jika seperti itu diterapkan, maka varian berpikir umat Islam di Indonesia bisa jadi malah tidak akan tumbuh dan berkembang. Karenanya, dia pun meminta pemerintah memahami Indonesia ini sangat luas, sehingga yang harus diatur seharusnya berkaitan dengan prinsip atau standar umum.
Semisal, seorang khatib pemahaman agamanya harus baik, tentu dengan pedoman Alquran dan sunnah. Selain itu, bisa pula seorang khatib diharuskan menumbuhkan toleransi umat, tidak boleh menyerang dan memberi ruang kebencian, terutama atas perbedaan mazhab yang mungkin ada. "Menumbuhkan toleransi, misalnya saling menghargai mazhab," ujar Ziyad.
Tapi, dia mengingatkan, kebencian yang dimaksud tentu sepanjang bukan kemunkaran, karena kalau menghilangkan kemunkaran tidak bisa dibilang kebencian. Menurut Ziyad, amar makruf nahi mungkarharus tetap dan khutbah melawan kemunkaran tidak boleh dicap sebagai makar, jangan sampai penegasan kebatilan tidak terwujud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
