REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, menegaskan, Muhammadiyah siap untuk melakukan standarisasi khatib. Namun, dia meminta,pemerintah terlebih dahulu melakukan dialog dengan ormas-ormas Islam di Indonesia.
"Kalau Muhammadiyah siap saja, tapi kita minta pemerintah berdialog dulu dengan ormas-ormas Islam," kata Ziyad kepada Republika, Rabu (1/2).
Ziyad mengatakan, pemerintah harus bisa merumuskan dengan penuh kehati-hatian, atas unsur-unsur dari standarisasi yang hendak dilakukan. Dia mengingatkan, jangan sampai standarisasi yang tujuannya baik malah mengooptasi umat Islam, terutama tentang kebebasan berpendapatnya.
Ziyad turut meminta Kementerian Agama dapat bersikap seobyektif mungkin, dan tidak boleh menjalankan standarisasi cuma karena kepentingan sepihak. Pasalnya, hal itu akan berbahaya karena akan mengkooptasi kemerdekaan berpikir, termasuk berpendapat umat Islam di Indonesia.
"Kita ada pengalaman era orde baru, jangan lagi terulang, tapi memang khatib tidak boleh bebas sebebas-bebasnya," ujar Ziyad.
Terkait unsur-unsur standardisasi, dia menegaskan, salah satu yang terpenting seorang khatib tidak boleh melakukan serangan kepada personal. "Kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan menyerang secara personal, dan selama ini itu sudah jadi prinsip di Muhammadiyah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
