REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengharapkan adanya kontrol dari pemerintah terkait imbauan agar perusahaan-perusahaan tidak memaksa karyawan Muslim mengenakan atribut Natal. Terlebih, tensi masyarakat terhadap isu-isu yang menyangkut agama dan keyakinan, sangat tinggi.
"Harus ada kontrol dari pemerintah. Siapalah yang punya wewenang ini apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Agama atau siapa pun," kata Ismail saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (14/12).
Ismail juga meminta pemerintah untuk tidak ragu melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang memaksa karyawan Muslim mengenakan atribut natal. Bahkan, jika perlu, menurutnya imbauan tersebut dikeluarkan langsung oleh pemerintah.
"Kalau perlu imbauan itu datang langsung dari pemerintah. Setidaknya, dari pemerintah daerah yang mengawasi langsung," ucap Ismail.
Bagi Ismail, pemaksaan terhadap karyawan Muslim untuk mengenakan atribut Natal sangat tidak ada perlunya. Sebab, tanpa mengenakan atrubut-atribut pun, suasana natal sudah pasti dirasakan oleh masyarakat.
"Sebetulnya tidakperlu pengusaha itu memaksa Muslim (memakai atribut natal). Karena, tidak memakai itu pun yang dikatakan suasana Natal sudah terasa. Karena itu musimnya," terang Ismail.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
