REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menargetkan separuh atau sekitar 50 persen dari total enam juta UMKM di wilayah setempat mempunyai produk yang tersertifikasi halal, untuk persaingan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Wakil Ketua Umum Pengembangan Jaringan Usaha Antar propinsi Diar Kusuma Putra di Surabaya, Selasa (15/11) mengaku akan terus mendorong pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Sebab, ungkap Diar Kusuma Putra menjelaskan, total UMKM dan Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki sertifikasi halal hanya sekitar 15 persen dari enam juta UMKM di Jatim.

"UMKM kita melimpah namun produk kita masih sulit menembus pasar luar negeri. Sebab produk UMKM Jatim tak memiliki sertifikasi resmi. Oleh karena itu produk kita banyak ditolak, padahal kualitasnya bagus," ucap Diar dalam acara dialog dan sosialisasi sertifikasi halal serta sehat.

Ia mengatakan, apabila tidak memiliki sertifikasi halal, produk UMKM Jatim pada MEA terancam terus tergerus dan kalah dengan produk asal Malaysia. Bahkan, produk Malaysia juga sudah mulai mendominasi pasar di Jatim, seperti makanan, minuman dan kosmetik yang mudah ditemukan. "Itu karena produk mereka sudah memiliki standarisasi dan sertifikasi yang bagus," ujarnya menjelaskan.

Kepala Kompartemen Jaringan Usaha Antar Propinsi Kadin Jatim, Tri Prakoso dalam kegiatan yang sama mengatakan diperlukan adanya perombakan sistem manajemen di UMKM.

Sebab, menurutnya manajemen UMKM di Jatim masih berpatokan pada sistem tradisional dan tidak mau jika diajak melakukan sertifikasi pada produknya.

"Padahal, harga untuk melakukan sertifikasi halal maupun PIRT cukup terjangkau, yakni untuk setiap produk dikenakan Rp2-3 juta dan sertifikasi harus diperbarui setiap dua tahun," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika