Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Al Washliyah Perkuat Eksistensi Dakwah

Jumat 29 Jan 2016 11:00 WIB

Rep: Ratna Ajeng Tedjomukti/ Red: Agung Sasongko

Dakwah

Dakwah

Foto: wordpress.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Al Jam'iyayul Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan ada tiga bahasan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Al Washliyah. Yakni, penguatan eksistensi dakwah, meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan panti asuhan.

"Kita berusaha untuk mengevaluasi dan mengembangkan metodologi dakwah dan kajian," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (29/1).

Al Washliyah memiliki 14 panti asuhan. Namun saat ini mereka berusaha agar pengelolaan panti asuhan ini bukan sekadar menggunakan cara klasik mengasramakan anak yatim piatu.

(Baca: Rakernas Al Washliyah Bahas Radikalisme dan Aliran Sesat)

Tetapi berusaha untuk membantu anak yatim piatu untuk memperoleh pendidikan yang layak dengan kebutuhan seharai tetap terpenuhi tetapi tetap bersama keluarga. Karena selama ini banyak anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan hanya sebagai tempat berdoa.

Rakernas kali ini Al Washliyah mengundang beberapa menteri seperti Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Ketua MPR. Mereka tidak hanya menjadi tamu undangan tetapi juga sebagai narasumber bagi perwakilan 27 pengurus Alwashliyah dari 27 Provinsi.  

Dalam Rakernas ini Al Washliyah juga akan membahas tanah wakaf yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan pendidikan organisasi. Mereka berharap proses administrasi tanah wakaf ini akan segera selesai.

Selain itu lembaga Zakat Infak dan Sodaqah Al Washliyah juga menjadi agenda. Sebagai organisasi Al Washliyah harus mampu mandiri adapun fungsi pemerintah hanya bersifat pendukung saja sehingga perlu peningkatan pemanfaatan ZIS Al Washliyah untuk menggerakkan program-programnya.

Saat ini AL Washliyah memiliki 700 sekolah mulai dari TK hingga SMA. Sementara itu Perguruan Tinggi saat ini mencapai sembilan kampus.  Mereka juga akan memperbarui database anggota organisasi ini. Sehingga pengurus mengetahui secara pasti jumlah anggota mereka menggunakan elektronik database.

Khusus Dewan Fatwa nantinya akan dibahas masalah hukum yang terjadi di Indonesia seperti gerakan -gerakan sempalan dan upaya pihak luar untuk memecah belah umat muslim.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA