REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR mempertanyakan kemana muara dana optimalisasi penyelenggaraan haji setiap tahunnya. Hingga saat ini belum ada laporan evaluasi mengenai dana optimalisasi dana haji.

"Kami ingin mengetahui laporan keungan dana optimalisasi haji, berapa sesungguhnya penggunaan dana tersebut untuk jamaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah, kepada Republika.co.id, Selasa (19/1).

Ledia juga ingin mengetahui jumlah perolehan bagi hasil dana tersebut. Sebenarnya, berapa dana milik jamaah  yang akan berangkat haji tahun ini.

Dia berharap jangan sampai jamaah yang akan beribadah haji menggunakan uang orang lain ketika uang yang disimpannya ternyata tidak cukup. Hingga saat ini pihaknya tidak mengetahui mana komponen yang dibiayai negara dan mana yang dibayarkan oleh jamaah. 

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Iqbal Romzy mengatakan perlunya laporan nyata mengenai dana optimalisasi jamaah haji dari tahun-tahun sebelumnya. Seberapa besar bagi hasil dana tersebut untuk tiap jamaah.  

"Apakah sebenarnya mereka yang mengantri puluhan tahun dapat bebas biaya karena adanya dana tersebut," ujar dia. Seharusnya juga dana tersebut dapat dikembangkan fokus untuk ibadah haji mereka. 

Iqbal menyarankan Menteri Agama melakukan pengecekan terkait item kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Dia mengingatkan jangan sampai ada item ganda yang menggunakan APBN. 

Terutama terkait pembiayaan petugas haji jangan sampai memakai uang jamaah. Padahal mereka melaksanakan tugas negara  yang seharusnya dibiayai negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika