REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Irjen Kementerian Agama M Jasin menyatakan pembenahan terhadap penyelenggara umrah wajib dilakukan secara bertahap, khususnya terhadap travel ilegal, dengan tetap mengindahkan aturan yang berlaku.
Ia mengaku tidak menutup mata terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau travel umrah yang mengakibatkan jamaahnya terlantar baik di Tanah Air maupun di Saudi Arabia. Karena itu, pembenahannya harus dilakukan. "Yang menyangkut aspek kriminal, seperti penipuan dan penelantaran jamaah umrah, kasusnya diserahkan kepada pihak berwajib," kata Jasin di tengah-tengah acara pembinaan pegawai dan peluncuran 50 buku Itjen di kantor Itjen Kemenag, Jakarta, Jumat (8/1).
Ia mengatakan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Kepolisian RI sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) beberapa tahun silam tentang penindakan bagi penyelenggara umrah atau haji khusus yang melakukan penipuan atau pun penelantaran jamaahnya.
Untuk hal ini, ia menegaskan, Kemenag akan mengoptimalkan pembenahan melalui jalur hukum. Peristiwa penelantaran jamaah umrah oleh PPIU atau travel ilegal sudah sering terjadi. Peristiwa itu harus dihentikan.
Hindari travel ilegal
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis mengakui hingga kini masih banyak umat Islam menunaikan ibadah umrah menggunakan penyelenggara umroh ilegal. Bagi yang menunaikan umrah menggunakan travel ilegal sering menghadapi masalah, bahkan ada yang tertipu dan ditelantarkan jamaahnya saat perjalanan, kata Muhajirin Yanis.
Untuk itu, pihaknya akan terus melakukana sosialisasi danpendidikan kepada masyarakat. Lakukan pendaftaran kepergian umrah kepada PPIU yang legal, sehingga tak terjerat masalah dalam menunaikan ibadah tersebut. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang umrah ini harus berkelanjutan.
"Terus-menerus, agar masyarakat paham bahwa umrah harus menggunakan travel legal, resmi terdaftar di Kemenag," katanya berharap.
Singkatnya, katanya, untuk pergi umrah pedomani "5 (lima) Pasti umrah" sebelum mendaftar. Pertama, pastikan travel memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Cek di www.haji.kemenag.go.id.
Kedua, pastikan jadwal keberangkatan dan kepulangan. Selain itu, jamaah juga harus memastikan maskapai penerbangan dan rute penerbangan. Ketiga, pastikan tarif dan paket layanan yang ditawarkan. Jamaah harus memastikan hak-hak mereka sebagai calon jemaah terpenuhi seperti konsumsi, transportasi, manasik umrah dan asuransi.
Keempat, pastikan hotel dan wilayah mana lokasi penginapan. Pastikan jarak penginapan tidak terlalu jauh dari masjid. Dan terakhir, kelima pastikan visa diterima dua tiga hari sebelum keberangkatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
