REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsuddin menilai konflik agama akan memicu aksi reaksi jika penegakan hukumnya tidak berkeadilan.

Dia menegaskan, bagaimanapun juga konflik yang mengatasnamakan agama ini harus ditegakkan dengan hukum yang berazaskan keadilan. Hal itu agar tidak memicu terjadinya konflik-konflik lain, yang timbul karena adanya rasa ketidakadilan dari pihak tertentu.

"Jika sudah bersifat pelanggaran hukum maka harus ditegakkan sesuai aturan hukum dengan berdasarkan kebenaran dan keadilan, tidak peduli apapun agamanya. Jika tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran maka akan memicu timbulnya aksi reaksi yang terus menerus tanpa ada ujungnya," tuturnya usai konferensi pers di kantor pusat MUI, Jakarta, Kamis (15/10).

Dia melanjutkan, konflik Tolikara yang juga baru terjadi tepat ketika hari Raya Idul Adha 1436 H lalu masih belum tuntas penyelesaiannya. Menurutnya, masih terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan karena penyelesaian secara damai.

Oleh karena itu, dia menekankan jika konflik yang terjadi sudah memasuki ranah hukum maka juga harus ditegakkan secara hukum yang berkeadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika