REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar Sulawesi Selatan telah mengesahkan rekomendasi yang akan menjadi landasan gerak persyarikatan selama lima tahun ke depan.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti membacakan pengesahan rancangan program Muhammadiyah itu dalam Penutupan Muktamar di Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar.
"Mengesahkan rancangan program Muhammadiyah 2015-2020 sebagai program Muhammadiyah 2015-2020," ujar Mu'ti, Jumat (7/8).
Mu'ti juga membacakan pengesahan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wassyahadah (Negara Kesatuan dan Kesaksian), model dakwah pencerahan berbasis komunitas, serta isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
Dengan itu, Muktamar Muhammadiyah ke47 memutuskan untuk membangun masyarakat ilmu sebagai tanggapan rendahnya budaya keilmuan di masyarakat. Muhammadiyah akan mendorong perguruan tingginya untuk menjadi pusat inovasi unggulan dalam bentuk universitas riset. Muhammadiyah juga akan berupaya meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan menyusun fikih khilafiyah untuk meminimalisir konflik horisontal.
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Muhammadiyah berupaya meningkatkan daya saing umat Islam. Muhammadiyah berupaya mendorong umat Islam agar berperan aktif di tingkat internasional serta melakukan penyebaran khazanah Islam Indonesia ke dunia luar.
Persoalan kalender Islam juga menjadi salah satu isu strategis yang dicermati Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang perlu adanya penyatuan kalender Hijriyah yang berlaku internasional sehingga dapat memberikan kepastian dan dapat dijadikan sebagai kalender transaksi.
Pemberdayaan kaum difabel menjadi perhatian Muhammadiyah dengan mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan konstitusional terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Muhammadiyah berupaya mengendalikan peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain dengan menyeru pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dan menyatakan perang.
Kemudian, sebagai negara yang rawan bencana, Indonesia harus tampil unggul dalam mitigasi, penanggulangan, rekonstruksi, dan rehabilitasi bencana. Upaya yang selama ini telah dilakukan Muhammadiyah yakni menerbitkan buku teologi bencana, mendirikan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB), dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Muhammadiyah juga akan memaksimalkan bonus demografi dengan meningkatkan penguatan keluarga dan pembangunan karakter. Muktamar Muhammadiyah juga mengesahkan "Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi" sebagai salah satu instrumen utama Muhammadiyah dalam rangka melawan korupsi yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa.
Jihad Konstitusi yang merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-46 juga akan dilanjutkan Muhammadiyah lima tahun ke depan. Mitigasi perubahan iklim, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta perlindungan buruh migran dan penyelundupan manusia menggenapkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian besar PP Muhammadiyah periode 2015-2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika