REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Isu Muhammadiyah mendirikan partai politik ditolak mentah-mentah oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020, Busyro Muqqodas.

Dia menilai Muhamamdiyah telah berada di jalur yang benar dengan berada di luar partai politik. Menurut dia, Muhammadiyah harus bisa bermain secara high politik.

"Muhamamdiyah sekarang telah masuk jihad konstitusi. Dengan cara yang elegan mampu mengajukan yudisial review untuk Undang-undang yang tidak pro rakyat, pro nasional maupun UU sumber daya alam dan ekonomi. Ini satu demi satu sudah kita menangkan," ujar Busyro, Kamis (6/8) malam.

Dia mengatakan, dengan cara seperti ini, Muhammadiyah tidak perlu terjun langsung dalam dunia perpolitikan. Menurut Busyro, sistem pemerintahan saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Untuk itu kelemahan tersebut hari demi hari harus diluruskan kembali.

Terlebih, kata Busyro, sistem yang bergulir selama ini kurang merespon kemiskinan. ''Sistem yang korup juga lebih mementingkan negara asing ketimbang negara sendiri,'' kata Busyro mengingatkan.

Selain itu, ungkap Busyro lebih lanjut, Muhammadiyah diharap mampu mambawa manfaat bagi masyarakat luas termasuk partai politik.

Banyaknya partai politik dengan segudang masalah internal termasuk kasus korupsi yang menjangkit partai politik, harus mampu dirangkul dan dibenahi. "Nah ini juga high politik," ungkap busyro menerangkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika