REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus melakukan penyatuan persepsi terkait penetapan satu Syawal. Sebelum hal ini tercapai, toleransi di tengah masyarakat harus terus dijaga.

“Pemerintah terus melakukan pendekatan untuk menyamakan persepsi. Kita cari titik temu antara wujudul hilal dan ru’yatul haqiqi dengan imkanur ru’yat. Asal tingginya sudah dua derajat, sudah bisa ditetapkan,” kata Ma’ruf kepada ROL, Senin (13/7).

Kiai Ma’ruf melanjutkan, umat Islam di Indonesia tergolong umat yang besar dan majemuk. Pemerintah tidak punya kewenangan untuk menetapkan awal dan akhir Ramadhan seperti sejumlah negara lain. Apalagi selepas Reformasi, semua dibangun atas dasar kesadaran dan dialog untuk mencari titik temu.

Menurut Kiai Ma’ruf, upaya penyamaan persepsi ini salah satunya dilakukan lewat penyusunan kalender Hijriah. Ia berharap, dalam satu atau dua tahun ke depan sudah bisa terealisasi. Selama penyatuan itu belum bisa dicapai, toleransi di tengah masyarakat harus dibangun. Masyarakat harus legowo menerima perbedaan.

Lebih lanjut, Kiai Ma’ruf menilai toleransi ini pun sudah terbangun di tengah masyarakat. Dulu, umat Islam sering ribut saat perayaan Idul Fitri jatuh pada hari berbeda, bahkan terjadi rebutan masjid. Sekarang, hal-hal semacam itu sudah tidak ada lagi. Masyarakat sudah terbiasa dan saling menghormati.

Tidak cukup toleransi, Kiai Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah juga sedang mengupayakan penyamaan persepsi dalam penetapan satu Syawal. Meski termasuk ranah keyakinan tiap ormas, ada titik-titik kesamaan yang memungkinkan umat untuk menyamakan persepsi.

"Hanya saja, sekarang belum sampai ke titik itu. Sebelum penyatuan tercapai, kita bangun toleransi. Keduanya harus terus dijaga,” kata Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika