REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatasi rawan pangan dan persoalan pendidikan.
"Dua persoalan itu yang lekat dengan masyarakat NTT dicoba untuk diintervensi dengan memberdayakan masyarakatnya," kata Wakil Ketua MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr M Nurul Yamien dalam keterangan persnya, Jumat (10/7).
Dia mengatakan, isu tentang kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan tingkat dasar di NTT selalu menjadi perbincangan. Sebagai gambaran, munculnya pemberitaan tentang rawan pangan yang melanda salah satu kabupaten di NTT yaitu Timor Tengah Selatan (TTS) cukup menyentak publik.
Ironi memang, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari sektor pertanian, dan memiliki lahan pertanian sangat luas, serta sumberdaya pangan yang beragam, sebetulnya sangat cukup untuk dijadikan modal ke arah terciptanya kedaulatan pangan yang melindungi warganya dari bencana rawan pangan.
"Akan tetapi, justru petani Indonesia menjadi bagian terbesar kemiskinan di Indonesia. Bagaimana tidak, harga produk pertanian anjlok saat mereka panen, sementara harga pupuk dan biaya produksi lainnya melambung saat mereka tanamn" ujarnya.
Sementara itu, lanjut dia, produksi hasil panennya stagnan bahkan cenderung menurun karena faktor iklim dan kondisi tanah yang semakin rusak akibat terkontaminasi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan.
Di samping itu, masalah akses pendidikan di NTT juga menjadi sorotan, hal ini nampak masih ada kabupaten yang memiliki angka partisipasi kasar tingkat SMP belum mencapai 95 persen seperti yang ditargetkan pemerintah.
Kondisi ini menjadi tantangan semua pihak bukan hanya pemerintah, tetapi juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Diakui, ormas ini memang mainstream dakwah Muhammadiyah saat ini sangat menonjol di dua bidang utama yaitu pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi permasalahan bangsa saat ini semakin kompleks.
Menurut dia, kantong-kantong kemiskinan justru terjadi di kalangan petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Perhatian Muhammadiyah di sektor pertanian, nelayan, dan peternakan, maupun perikanan akan memunculkan pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah.
Menyadari hal tersebut, MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerjunkan tim ke empat kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.
Menyusul dialog dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTT dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-NTT awal Juli 2015 di Gedung Dakwah Muhammadiyah NTT muncul beragam gagasan dan inisiatif memberdayakan potensi masyarakat NTT diantaranya melalui pelatihan pertanian terpadu, peternakan, dan perikanan.
"Untuk itu diperlukan kegiatan? pemberdayaan yang sinergis, bertahap, dan berkelanjutan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah setempat termasuk dengan dinas-dinas terkait," katanya.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di NTT akan diawali dengan pelatihan fasilitator yang memprioritaskan sumberdaya manusia di tingkat lokal untuk melakukan "assessment" di empat kabupaten propinsi NTT tersebut.