REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) menyambut baik usulan penyatuan kalender hijriah yang hasil akhirnya akan disepakati seluruh ormas Islam. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Machasin mengatakan, pemerintah akan terus mengupayakan penyatuan tersebut dengan melakukan komunikasi dengan pimpinan ormas Islam.
Selain itu, Kemenag juga meminta bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai fasilitator. "Kita sudah megusahakan lama tapi belum sampai pada kesepakatan. Jadi kita sudah berusaha. Nah ini nanti abis Lebaran kita akan lakukan lagi kajian dengan minta MUI menjadi fasilitatornya," ujar Machasin kepada Republika, Rabu (17/6).
Dia menjelaskan, keterlibatan MUI diperlukan agar penyatuan pandangan dari semua ormas Islam dapat dilakukan. Hal itu dikarenakan, pembahasan masalah penyatuan kalender hijirah merupakan wilayah agama dan hal yang sensitif. Sehingga dengan melibatkan MUI penyatuan pandangan diharapkan dapat terealisasi. Sehingga tidak ada perbedaan lagi dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal maupun Idul Adha.
Machasin menambahkan, pemerintah akan berusaha menyatukan kalender hijriah tanpa mengorbankan prinsip yang dipahami masing-masing ormas dalam penetapan awal bulan Ramadhan, syawal, dan Idul Adha tersebut.
Sebelumnya, Persatuan Islam (Persis) mengaku sepakat dengan adanya semangat untuk penyatuan kalender hijriah agar tidak ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal maupun Idul Adha antara ormas Islam dan pemerintah.
Sekretaris Dewan Hisab dan Rukyat PP Persis, Syarif Ahmad Hakim mengatakan sebelum wacana penyatuan kalender hijiriah tersebut dilakukan pemerintah harus mengubah kriteria dalam menentukan bulan baru sesuai dengan kajian ilmiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
