REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang akan diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur, Agustus 2015.
"Saya sudah bertemu Presiden dan Wakil Presiden, memastikan tidak akan intervensi. Justru parpol yang selalu mendekat ke muktamar," katanya pada sarasehan nasional "Meneguhkan Qanun Asasi sebagai Prinsip Jam'iyah Nahdlatul Ulama" di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Kamis (21/5).
Tampil juga sebagai pembicara Pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah KHR Ahmad Azaim Ibrahimy, Katib II PBNU dan wakil pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah KH Afifuddin Muhajir, dan pengasuh lainnya KH Hasan Basri.
KH Hasyim Muzadi yang juga mantan Ketua Umum PBNU itu mengemukakan bahwa parpol berusaha mendekati muktamar NU karena ingin mendapatkan suara dari NU dan bukan mengurusi NU.
Pada kesempatan itu, Hasyim berharap agar pelaksanaan muktamar mendatang dapat menjadi sarana untuk mengembalikan NU ke rel yang sebenarnya. Muktamar adalah pintu untuk menjaga NU agar tetap berada di jalurnya dan tidak terbawa ke arah yang melenceng dari paham ahlussunah wal jamaah.
Ia menengarai saat ini ada upaya untuk mengubah NU dari dalam dengan tujuan akhir adalah melemahkan, bahkan menghancurkan organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari tersebut. Padahal, kalau NU mundur, diyakini negara juga akan mundur.
"Tanpa NU, NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) tidak ada jaminan. Bahkan kalau NU hancur, NKRI juga akan hancur. Yang 'made in' Indonesia kan cuma NU dengan Muhammadiyah," katanya pada sarasehan yang diikuti para ulama Jawa, Madura, NTB dan Bali itu.
Pada sarasehan tersebut juga muncul kekhawatiran dengan munculnya kelompok-kelompok garis keras di Tanah Air. Dengan kekhawatiran itu, Hasyim Muzadi juga sepakat dan memberi saran agar pemerintah melakukan kerja bersama.
"Saya sarankan kepada Menteri Agama, Kementerian Luar Negeri, BIN dan instansi lainnya agar berkoordinasi dengan ulama di desa-desa untuk menangkal kelompok keras ini. Kita ingin teroris itu bukan diperangi, tapi memang tidak ada," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
