REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama terus mengupayakan penyatuan kalender hijriah untuk awal Ramadhan, awal Syawal, dan Idul Adha. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian agama, Machasin mengatakan, kementerian agama akan mengadakan pertemuan lebih mendalam dengan melibatkan ormas islam lainnya selain NU dan Muhammadiyah.

"Ada kesepakatan bahwa mengadakan pertemuan dengan audiens yang lebih luas karena masalah ini sensitif dan banyak perbedaan. Jadi harusnya ada pembicaraan lebih mendalam dengan ormas lain,"  ujar Machasin kepada Republika, Jumat (15/5).

Menurutnya, penyatuan kalender hijriah  tidak bisa dilakukan tahun ini. Ini dikarenakan, masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Selain itu, ormas PP Muhamadiyah juga sudah mengumumkan penetapan awal ramadhan dan awal syawal 1436 Hijriah yang jatuh pada tanggal 18 Juni dan 17 Juli 2015. Sehingga kesepakatan untuk penyatuan kalender hijriah akan dilakukan tahun selanjutnya.

Namun, ia menambahkan,  hingga tahun 2025 penetapan awal ramadhan dan awal syawal kemungkinanan akan sama. Hanya saja akan ada perbedaan untuk penetapan idul adha.

Ia melanjutkan, ormas PP Muhammdiyah dan PBNU memiliki semangat yang sama dengan pemerintah terkait rencana penyatuan kalender hijriah. Untuk itu, pemerintah akan berusaha menyatukan kalender hijriah tanpa mengorbankan prinsip yang dipahami masing-masing ormas dalam penetapan awal ramadhan, syawal dan idul adha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika