REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah DI Yogyakarta mendeklarasikan gerakan jaamaah lawan korupsi di DIY, Kamis (19/2). Deklarasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengukuhan PW Pemuda Muhammadiyah DIY 2014-2018.

“Gerakan berjamaah melawan korupsi ini sebagai dukungan terhadap pemerintah serta KPK supaya bisa meminimalkan bahaya korupsi,” ujar Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY Iwan Setiawan. Menurutnya, deklarasi gerakan Jamaah Lawan Korupsi ini juga sebagai respon terhadap para koruptor.

Gerakan ini, kata dia, akan diikuti dengan pendirian Madrasah Anti Korupsi, dengan melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Pihaknya juga akan mengajak kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di DIY untuk mendirikan Madrasah Anti Korupsi.

Melalui Madrasah tersebut nantinya akan mencetak kader anti korupsi, dengan pemberian materi yang berasal dari ICW serta KPK. “Selain mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasn korupsi, juga untuk mengingatkan internal Muhammadiyah tentang korupsi,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anhar Simanjuntak menjelaskan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara berjamaah. Hal itu juga karena para pelaku korupsi juga berjamaah dalam menjalankan aksinya.

Untuk itu melalui Gerakan Jamaah Lawan Korupsi serta Madrasah Anti Korupsi ini bias menduplikasi aktivis anti korupsi baru.

Anhar menambahkan Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pihaknya juga berharap semua lembaga penegak hokum yang menangai korupsi, agar bersikap independen dan tidak melakukan upaya saling sandera antar lembaga. Presidan dan Wakil Presiden juga diminta memperkuat keberadaan KPK.

Pihkanya juga mendukung pilihan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri sebagai langkah pemulihan situasi. “Pemuda Muhammadiyah akan berada di garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika