REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pelayanan umrah Indonesia dikritik oleh pemerintah Arab Saudi karena manajemennya tak sebagus saat pelaksanaan ibadah haji.

“Kalau banyaknya kasus, itu kita akui. Karena memang, jamaah umrah berangkat dari Indonesia juga tidak melakukan kaidah-kaidah standar. Sehingga (Indonesia) mendapat penilaian dari Kementerian Haji Saudi tadi,” ujar Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Baluki Ahmad, Senin (16/2).

Pekan lalu, dalam pertemuan Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi dengan pihak Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah, disebutkan bahwa pemerintah Arab Saudi masih menemukan banyak persoalan pelayanan, semisal jamaah umrah Indonesia yang sulit kembali pulang ke Tanah Air.

Persoalan dasarnya, imbuh Baluki, ialah banyak jamaah umrah yang lebih suka memilih penyelenggara umrah berbiaya murah atau jauh di bawah standar. Apalagi, kata Baluki, di Indonesia masih marak penyelenggara-penyelenggara umrah yang tidak berizin resmi dari Kementerian Agama.

“Pemerintah Indonesia harus betul-betul mengawasi biro yang tidak berizin.Lebih lanjut berdampak pada pelayanannya. Jamaah kembalinya juga tidak punya tiket. Ya macam-macam,” ungkap Baluki.

Namun, terkait dengan penilaian dari pihak pemerintah Arab Saudi tersebut, Baluki mengaku belum mendapatkan informasi resmi dari Kemenag.

“Perlu kami tegaskan, Kementerian Agama belum menyampaikan hal ini kepada kami. Tapi, kalaupun hal ini ada, yaitu pada pemerintah Indonesia juga,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika