REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dalam mengembangkan kemandirian ekonomi, pesantren menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, sebagian dari para pengurus pesantren sering kali "kewalahan" mengelola aset-aset pemberian masyarakat. Pemberian tersebut dari berupa uang, zakat, infaq maupun wakaf. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11). 

"Sebab masyarakat sudah kadung percaya dengan amanahnya para ulama pemimpin pesantren," kata dia.

Maka pendampingan terhadap para pengurus pesantren perlu dilakukan, misalnya oleh Bank Indonesia. Ini penting sebab ponpes punya tanggung jawab mendayagunakan aset tersebut, di mana aset masyarakat yang terkumpul dari para ulama dapat optimal bahkan berpengaruh bagi kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat setempat.  

Tantangan selanjutnya, diperlukan upaya peningkatan kewirausahaan sebagai pengembangan nilai kemandirian yang telah lama dikembangkan di pesantren. Dan yang tak kalah penting, ketika mulai mengelola keuangan, pesantren harus mulai menerapkan transaksi layanan berbasis non tunai. 

"Tujuannya membangun transparansi dan akuntabitas di hadapan umat," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika