REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Menteri Agama, Suryadharma Ali, mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah jamaah yang akan berangkat umroh/haji, menyusul menyebarnya virus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus).

"Pemerintah belum memiliki alasan utuk menunda atau mengurangi jumlah jamaah yang akan umroh maupun menunaikan ibadah haji," katanya usai menghadiri perayaan Tri Suci Waisak 2558 BE/2014 di Candi Borobudur, Magelang, Rabu malam.

Ia mengatakan berita merebaknya MERS-CoV sebetulnya sejak 2012 dan pada 2014 semakin meningkat.

"Setahu saya, pada 2012 dan 2013 tidak ada korban dari kalangan jamaah umroh maupun haji Indonsia," katanya.

Menurut dia, pada 2014 terutama bulan April eskalasinya meningkat. Namun, pemerintah belum akan mengambil kebijakan menunda atau mengurangi jumlah jamaah yang akan berangkat umroh/haji karena ada beberapa alasan.

Pertama, kata dia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menganggap kejadian tersebut sebagai kejadian luar biasa. Kemudian tingkat fatalitas akibat kematiannya tidak begitu besar, untuk MERS-CoV sekitar 34-35 persen, flu burung 85 persen, dan rabies 100 persen.

Namun, kata dia, bukan berarti pemerintah menganggap ringan keadaan ini. Pemerintah tetap waspada dengan melakukan langkah antisipasi antara lain Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan lima buku pedoman untuk mengatasi MERS-CoV dan nanti ada buku petunjuk bagi jamaah haji maupun umroh.

"Agar jamaah haji/umroh Indonesia yang pulang ke Tanah Air yang kemungkinannya terjangkit virus tersebut, tidak menyebar di Indonesia, maka di setiap bandara akan dipasang 'thermal body scanner'. Sehingga, kalau ada yang suhu badannya tinggi atau panas tertentu dan mencurigakan, akan terdeteksi," katanya.

Kemudian yang bersangkutan akan diobservasi. "Apabila ternyata bebas MERS-CoV, maka bisa langsung pulang ke rumah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika