REPUBLIKA.CO.ID, DENMARK -- Meski umat Muslim di negara Denmark merupakan minoritas, ada kebutuhan pada makanan halal bagi mereka. Untunglah, kini di negara skadinavia ini, pemerintah telah pro pada kebutuhan halal.
Pemerintah Denmark menganjurkan untuk memberikan label halal dan penjelasannya, pada produk-produk makanan yang benar-benar halal. Hal ini disampaikan langsung Perdana Menteri Denmark, Helle Thorning-Schmidt.
Menurut dia, negaranya harus bisa membuat nyaman bagi semua penduduknya yang berasal dari berbagai agama dan budaya yang berbeda. Namun, tidak boleh menghilangkan nilai dan tradisi asli Denmark.
"Konsumen ingin tahu bahan makanan yang dibelinya halal atau tidak, untuk itu perlu dibuat aturan tegas," katanya, dilansir dari onislam.
Ia menyerukan untuk pada semua perusahaan pengemasan daging dan pemotongan hewan, untuk memberikan label halal atau tidaknya daging tersebut. Diberikan penjelasan seperti apa proses penyembelihannya, pantas atau tidakkah diberikan label halal?
"Saya menganjurkan kepada semua perusahaan untuk membuat kemasan yang jelas menunjukkan status halal atau tidak," katanya.
Sayangnya ia hanya menganjurkan untuk memberi label penjelasan, belum berarti semua perusahaan harus memproduksi makanan halal. Kebijakan ini diambil karena beberapa waktu sebelumnya banyak terungkap pencampuran bahan makanan halal dengan bahan makanan yang tidak halal.
Bahkan ada isu miring yang mengatakan ia tidak pro pada produk makanan halal. Di sisi lain, kebijakan ini banyak dinilai skeptis beberapa pihak. "Ada konotasi negatif ketika ada label halal tertera dalam kemasan," ujar Martin Merrild, juru bicara dari kelompok tani Landburg og Fodevarer.
Menurut dia, banyak konsumen yang tak mengerti fungsi label kehalalan daging tersebut. "Nanti akan membuat produk kita kurang kompetitif dan usaha kami tak bisa berkembang lagi," ujarnya.
Pro dan kontra pada sebuah kebijakan memang terjadi. Perdana Menteri pun memakluminya. Menurut dia, ia mengambil kebijakan untuk mendorong adanya kejelasan pada label produk makanan tersebut, tujuannya adalah untuk memenuhi hak umat Islam, agar bisa mendapatkan produk yang halal.
Bukan berarti melarang penjualan daging yang tidak halal seperti babi, namun hanya membuat label yang jelas, produk makanan tersebut halal atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika